Karier Bagus di Polri, Polwan Ini Pilih KPK...Apa Alasannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan KPK periode  2019-2023 Sri Handayani dicecar panelis ahli Luhut Pangaribuan terkait alasannya ingin menjadi pimpinan lembaga antirasuah.

Luhut bertanya, apa alasan Sri ingin menjadi pimpinan KPK. Padahal, menurut Luhut, karier Sri di Polri lumayan moncer. 

"Ibu kan punya karier yang bagus di polisi. Kenapa mencari karier di pimpinan KPK? Apa yang mau dicari?" tanya Luhut saat tes wawancara dan uji publik di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). 

Sri menjawab, ia ingin membantu memberantas tindak pidana korupsi sehingga menciptakan suatu stabilitas nasional.

"Saya berkeinginan untuk menjadi pimpinan KPK untuk menumpas semua korupsi-korupsi yang ada di negara ini, karena nampaknya korupsi kalau tidak dituntaskan, stabilitas nasionalnya akan terganggu," jawab dia. 

Baca juga: Jika Lolos Jadi Pimpinan KPK, Brigjen Sri Handayani Ingin Lakukan Ini

Ia berikhtiar menekan korupsi hingga seminimal mungkin sehingga masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan. 

Sri menambahkan, ia ingin mengukur diri. Sampai sejauh mana latar belakang dan kemampuan selama ini membawanya dalam tahapan seleksi calon pimpinan KPK. 

Baca juga: Capim KPK Polwan Ini Jelaskan Bagaimana Bisa Beli Rumah Mewah di Solo

Mendengar jawaban Sri, Luhut mengungkapkan keheranannya. Sebab, apabila ingin menumpas koruptor, semestinya Sri bisa melakukannya di institusi asal, yakni Polri. 

"Jadi artinua mau mengupas korupsi, kan Ibu bisa kuliti itu di Polri. Kenapa harus di KPK? Kan polisi menyidik korupsi juga. Kenapa harus di KPK?" lanjut Luhut. 

Sri menjawab, pemberantasan korupsi sudah ia lakukan sejak di Polri. Ia pun ingin melanjutkan kiprahnya dan lebih fokus di pemberantasan tindak pidana korupsi di lembaga antirasuah tersebut.

"Di kepolisian pun saya juga memberantas korupsi. Sebagai contoh, di Kalimantan Barat, tidak ada toleransi bagi aparat yang melakukan pelanggaran," ujar dia.

"Pada 2018, ada 31 anggota Polri yang kami berhentikan tidak hormat, tidak ada toleransi bagi yang melakukan pelanggaran. Setelah di kepolisian, akan saya lanjutkan di KPK," lanjut wanita yang saat ini menjabat Wakil Kepala Polda Kalimantan Barat itu.