Salin Artikel

Karier Bagus di Polri, Polwan Ini Pilih KPK...Apa Alasannya?

Luhut bertanya, apa alasan Sri ingin menjadi pimpinan KPK. Padahal, menurut Luhut, karier Sri di Polri lumayan moncer. 

"Ibu kan punya karier yang bagus di polisi. Kenapa mencari karier di pimpinan KPK? Apa yang mau dicari?" tanya Luhut saat tes wawancara dan uji publik di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). 

Sri menjawab, ia ingin membantu memberantas tindak pidana korupsi sehingga menciptakan suatu stabilitas nasional.

"Saya berkeinginan untuk menjadi pimpinan KPK untuk menumpas semua korupsi-korupsi yang ada di negara ini, karena nampaknya korupsi kalau tidak dituntaskan, stabilitas nasionalnya akan terganggu," jawab dia. 

Ia berikhtiar menekan korupsi hingga seminimal mungkin sehingga masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan. 

Sri menambahkan, ia ingin mengukur diri. Sampai sejauh mana latar belakang dan kemampuan selama ini membawanya dalam tahapan seleksi calon pimpinan KPK. 

Mendengar jawaban Sri, Luhut mengungkapkan keheranannya. Sebab, apabila ingin menumpas koruptor, semestinya Sri bisa melakukannya di institusi asal, yakni Polri. 

"Jadi artinua mau mengupas korupsi, kan Ibu bisa kuliti itu di Polri. Kenapa harus di KPK? Kan polisi menyidik korupsi juga. Kenapa harus di KPK?" lanjut Luhut. 

Sri menjawab, pemberantasan korupsi sudah ia lakukan sejak di Polri. Ia pun ingin melanjutkan kiprahnya dan lebih fokus di pemberantasan tindak pidana korupsi di lembaga antirasuah tersebut.

"Di kepolisian pun saya juga memberantas korupsi. Sebagai contoh, di Kalimantan Barat, tidak ada toleransi bagi aparat yang melakukan pelanggaran," ujar dia.

"Pada 2018, ada 31 anggota Polri yang kami berhentikan tidak hormat, tidak ada toleransi bagi yang melakukan pelanggaran. Setelah di kepolisian, akan saya lanjutkan di KPK," lanjut wanita yang saat ini menjabat Wakil Kepala Polda Kalimantan Barat itu. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/14552011/karier-bagus-di-polri-polwan-ini-pilih-kpkapa-alasannya

Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke