Saat Capim KPK dari Polri Menjawab Tudingan Dirinya Bermasalah...

JAKARTA, KOMPAS.com - 50.270 warganet menandatangani petisi berjudul "Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah" di situs Change.org.

Jumlah penanda tangan itu berdasarkan data terakhir pukul 21.00 WIB, Selasa (27/8/2019).

Dibandingkan jumlah penanda tangan di jam yang sama pada Senin (26/8), yakni sebanyak 3.922, terdapat kenaikkan 46.348 tanda tangan dalam waktu 12 jam.

Petisi ini dibuat oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.

Baca juga: Uji Publik Hari Pertama Rampung, Pansel Evaluasi Jawaban 7 Capim KPK

Dilansir dari situs Change.org, Kurnia menilai proses pemilihan capim KPK kali ini memiliki

persoalan menyangkut kinerja Panitia Seleksi Capim KPK hingga integritas para calon pendaftar.

"Pertama, Pansel KPK tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK," kata Kurnia di situs Change.org.

"Ini dikarenakan dalam nama-nama yang masih dinyatakan lolos seleksi, masih terdapat nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk di masa lalunya," sambungnya.

Baca juga: Pansel Capim KPK Terus Dikritik, Yenti Garnasih: Kalau Dibilang Sakit Hati, Ya Sakit

Kini, sebanyak 20 capim KPK sedang menghadapi tes wawancara dan uji publik.

Dari 20 nama itu, terdapat empat perwira Polri, tiga jaksa, dan seorang pensiunan jaksa.

Adapun komisioner KPK 2015-2019 yang lolos hanya Alexander Marwata. Seorang pegawai KPK juga dinyatakan lolos.

Sepuluh calon lain yang lolos berprofesi hakim (1 orang), advokat (1), pegawai negeri sipil (3), dosen (3), karyawan BUMN (1), dan penasihat menteri (1).

Baca juga: Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih (kanan) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Pansel KPK menyatakan sebanyak 20 orang berhasil lulus dalam tes tersebut untuk kemudian menjalani tes kesehatan serta wawancara dan uji publik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Seleksi Capim KPK untuk periode 2019-2023, Yenti Garnasih, menyatakan, pihaknya mempersilahkan adanya pembuatan petisi daring tersebut.

"Yang jelas kita sudah klarifikasi terhadap 20 capim KPK ini, ya silahkan saja buat petisi. Ini kan seleksi, bukan proses hukum. Ini bukan lembaga peradilan, kita enggak bisa seperti itu (mencoret capim) karena ini seleksi," ujar Yenti di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019) seusai tes wawancara dan uji publik capim KPK.

Baca juga: Polri Bantah Titip Personelnya ke Pansel Capim KPK

Yenti menambahkan, sejak awal pihaknya tidak mempermasalahkan segala pendapat yang menyasar ke kinerja pansel dari Koalisi Kawal Capim KPK, koalisi yang tergabung dari berbagai lembaga swadaya masyarakat.

"Tidak apa-apa (ada petisi), sejak awal enggak masalah. Tanggapannya, kalau dibilang sakit hati ya sakit hati soal tuduhan dari mereka ke pansel. Tapi ya sudah, mau bilang apa," paparnya kemudian.

Berawal dari temuan KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, KPK masih menemukan calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang diduga bermasalah, namun masih lolos profile assessment.

Padahal, kata Febri, pihaknya sudah menyampaikan hasil penelusuran rekam jejak 40 peserta profile assessment ke Pansel Capim KPK.

Baca juga: Pansel KPK di Tengah Kontroversi Capim yang Diduga Bermasalah

"Misalnya, terkait ketidakpatuhan dalam pelaporan LHKPN, kemudian dugaan penerimaan gratifikasi, jadi kami menerima informasi adanya dugaan penerimaan gratifikasi terhadap yang bersangkutan," kata Febri, Jumat (23/8).