Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Capim KPK dari Polri Menjawab Tudingan Dirinya Bermasalah...

Kompas.com - 28/08/2019, 06:29 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Febri juga mengungkap ada calon yang diduga pernah menghambat kerja KPK, terjerat dugaan pelanggaran etik saat bertugas di KPK, dan temuan lainnya yang sudah disampaikan ke Pansel.

"Jadi sebelum keputusan 20 nama itu, KPK sudah menyampaikan hasil penelusuran rekam jejak, tapi calon-calon itu (yang diduga bermasalah) masih lolos dan kita lihat namanya pada 20 nama saat ini," ujar dia.

Baca juga: Dianggap Menggiring Opini oleh Antam Novambar, Ini Kata KPK

Meski demikian, Febri enggan menyebutkan secara rinci nama-nama yang diduga memiliki catatan yang berisiko itu jika terpilih sebagai Pimpinan KPK.

Koalisi Kawal Capim KPK pun meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Pansel terkait 20 nama capim KPK yang lolos profile assessment.

"Dari mana Pansel bisa menentukan indikator apa yang menentukan 20 nama itu terpilih dengan berbagai catatan yang sudah kita sampaikan," kata anggota koalisi, Kurnia Ramadhana.

Baca juga: KPK Minta Pansel Capim Tak Reaktif dengan Masukan Publik

Koalisi menganggap, dari 20 nama itu, masih ada calon-calon yang diduga bermasalah masih lolos tes "profile assessment". Misalnya, ada calon yang diduga melanggar kode etik saat bertugas di lembaga terdahulu dan calon yang diduga mengancam pegawai KPK.

"Presiden Jokowi merupakan kepala negara yang harus memastikan lembaga negara yang ada benar-benar bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.

Respons capim KPK

Capim KPK, Firli Bahuri, menyatakan, terkait capim yang diduga bermasalah, dirinya hanya menekankan integritas adalah nilai yang penting sebagai pimpinan komisi antirasuah.

"Integritas itu penting, bukan hanya di KPK, di manapun orang bertugas harus ada integritas," kata Firli kepada Kompas.com saat ditemui di ruang tunggu tes wawancara dan uji publik.

Baca juga: Irjen Firli, Capim KPK yang Punya Harta Lebih dari Rp 18 Miliar

Kapolda Sumatera Selatan ini meyakini, pansel memiliki ukuran dalam menilai kelayakan seorang capim sebagai pimpinan komisi antirasuah.

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

 

Ia juga menyebut bahwa integritas dirinya sudah tidak diragukan lagi.

"Yang jelas, saya sudah 29 tahun jadi polisi, pasti integritasnya bagus, itu udah pasti. Berapa banyak orang yang korupsi yang saya tangkap, banyak, bukan hanya saat di KPK saja. Mau yang pati (perwira tinggi) polisi, gubernur, walikota, maupun anggota DPR," tutur mantan Deputi Penindakan KPK ini.

Baca juga: Ditanya soal LHKPN, Irjen Firli Mengaku Patuh Melapor

Dalam tes wawancara dan uji publik, Firli juga menegaskan telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) sebelum mendaftar sebagai capim KPK.

Sebagai perwira Polri, lanjutnya, ia mengaku selalu taat melapor LHKPN.

Firi menuturkan, kepatuhan pada LHKPN pasti dilakukan lantaran dirinya menjunjung tinggi kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

Baca juga: Irjen Firli: Tak Benar Saya Terima Gratifikasi Menginap di Hotel, Saya Punya Harga Diri

"Kalau dikatakan saya adalah orang yang tidak taat LHKPN. Saya ingin buktikan gini, LHKPN saya 2019 ada datanya, 2018 juga ada. Saya enggak tahu berita dari mana ini saya belum lapor," ujar Firli.

"Saya patuh dan juga mengapresiasi kapolri mengeluarkan peraturan kapolri Nomor 7 tahun 2016, di situ diperintahkan untuk taat melaporkan LHKPN. Saya jamin juga untuk Polda di Sumatera Selatan sudah 100 persen menyampaikan LHKPN," ucapnya kemudian.

Selaras dengan Firli, capim KPK lainnya, Widyaiswara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Bambang Sri Herwanto menyatakan, integritas adalah nilai tepenting dari seorang pimpinan KPK.

Baca juga: Akui Pernah Bertemu TGB, Firli: Saya Tidak Langgar Kode Etik

Menurutnya, 20 capim KPK saat ini sudah disaring secara ketat oleh pansel.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com