Pansel Capim KPK Terus Dikritik, Yenti Garnasih: Kalau Dibilang Sakit Hati, Ya Sakit

Kompas.com - 27/08/2019, 19:43 WIB
Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih (tengah) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Pansel KPK menyatakan sebanyak 20 orang berhasil lulus dalam tes tersebut untuk kemudian menjalani tes kesehatan serta wawancara dan uji publik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayKetua Pansel KPK Yenti Ganarsih (tengah) memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Pansel KPK menyatakan sebanyak 20 orang berhasil lulus dalam tes tersebut untuk kemudian menjalani tes kesehatan serta wawancara dan uji publik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Pansel Capim KPK) Yenti Garnasih mengaku sakit hati akan banyaknya kritik kepada pansel yang dipimpinnya.

"Tidak apa-apa, sejak awal tidak masalah. Kalau dibilang sakit hati, ya sakit hati. Siapa yang enggak ya kan?" ujar Yenti usai seleksi wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019).

"Mereka menuduh kami tidak netral. Begitu saya katakan, mereka anti-polisi dan jaksa mereka mengatakan, jangan dong Yenti menduga seperti itu," kata dia lagi.

Baca juga: Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti-

Padahal, menurut Yenti, polisi atau jaksa diperbolehkan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK berdasarkan undang-undang. 

Adapun beberapa kritik yang dialamatkan kepada Pansel Capim KPK antara lain berasal dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menuding Pansel Capim KPK tidak netral dalam pemilihan pimpinan KPK kali ini.

Mereka juga tidak puas akan nama-nama capim yang lolos seleksi hingga ke tahap ini karena dianggap memiliki rekam jejak yang buruk.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut dua penyebabnya. Pertama, nama-nama yang selama ini diduga memiliki catatan negatif pada masa lalu, nyatanya diloloskan pansel.

Baca juga: Pansel KPK di Tengah Kontroversi Capim yang Diduga Bermasalah

Kedua, pansel juga meloloskan peserta seleksi berlatar belakang penyelenggara negara yang belum menyerahkan laporan kekayaannya (LHKPN) yang terbaru ke KPK.

Hal itu, menurut pihak ICW, mengindikasikan bahwa Pansel Capim KPK mengabaikan isu integritas.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Nasional
Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X