DPR: Rencana Pemindahan Ibu Kota Harus Dipayungi Undang-undang

Kompas.com - 26/08/2019, 15:27 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani  ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (18/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, pemerintah harus punya undang-undang yang mengatur tentang rencana pemindahan ibu kota negara.

Undang-undang ini yang nantinya akan mengikat seluruh lembaga negara terkait rencana tersebut, termasuk presiden dan DPR periode berikutnya.

"Perlu adanya landasan undang-undang karena proses pemindahan ibu kota akan lama, kalau ada undang-undangnya maka ini akan mengikat siapa pun, termasuk DPR dan presiden yang datang," kata Arsul saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Sebelum Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi Sudah 2 Kali ke Penajam Paser Utara

Menurut Arsul, undang-undang diperlukan sebagai dasar hukum adanya kesepakatan politik antara eksekutif dengan legislatif.

Tanpa adanya undang-undang, bukan tidak mungkin presiden periode berikutnya mengubah kebijakan yang sekarang dicanangkan.

"Kalau tanpa ada landasan undang-undang itu takutnya nanti bisa berubah pikiran presiden berikutnya," ujar Arsul.

Arsul mengatakan, jika undang-undang tersebut ingin diselesaikan dengan cepat, RUU harus menjadi inisiatif pemerintah.

DPR pun harus punya komitmen untuk menyelesaikan secara cepat, seperti saat membahas Undang-Undang MD3.

"Kalau ini presiden akan diimplementasikan segera begitu DPR menyusun prolegnas lima tahunan harus dimasukkan RUU-nya," kata Arsul.

Baca juga: Jokowi Umumkan Penajam Paser Utara Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Bupati Kaget

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ujar Presiden.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X