Ketua DPR Usul Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pejabat Negara

Kompas.com - 24/08/2019, 17:16 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Bambang Soesatyo di IMX 2018. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Bambang Soesatyo di IMX 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyarankan, seluruh pejabat negara menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Menurut Bambang, pejabat negara harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

"Saya berharap, mobil pejabat negara migrasi ke mobil listrik dan pejabat harus memberikan contoh kepada publik, masyarakat. Sudah saatnya mulai hari ini kendaraan berbahan bakar minyak itu harus migrasi ke listrik agar makin ramah lingkungan," ujar Bambang saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Adapun, terkait Kementerian Sekretariat Negara yang sudah memilih Mercedes Benz S600 Guard sebagai kendaraan dinas bagi kepala negara dan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive bagi kendaraan dinas para menteri, Bambang mengatakan, itu sudah disetujui DPR RI.

Baca juga: INFOGRAFIK: Spesifikasi Mobil Dinas Baru Jokowi, Mercedes Benz S600 Guard

Ia tidak mempersoalkan pengadaan kendaraan dinas baru itu mencapai angka Rp 147 miliar. Hal itu telah diputuskan pada pembahasan pagu anggaran tahun 2019.

"Kami di DPR sudah menyenyetujui anggaran yang diminta pemerintah dalam pagu anggaran 2019. Sekarang pemerintah eksekusi apa yang jadi kesepakatan dan telah disetujui DPR tentang hal penggunaannya," kata Bambang.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Sekretariat Negara memilih Mercedes Benz untuk pengadaan mobil dinas kepresidenan.

Mercedes-Benz S600 GuardCarBuzz Mercedes-Benz S600 Guard
Pabrikan asal Jerman itu akan menyiapkan dua mobil Mercedes-Benz S 600 Guard untuk kendaraan dinas inti bagi Presiden Joko Widodo.

"Sesuai dengan hasil pengadaan, dari beberapa penyedia yang memasukkan penawaran, Kementerian Sekertariat Negara RI memutuskan Mercedes-Benz Indonesia untuk menyediakan dua unit mobil Mercedes-Benz S 600 Guard sebagai kendaraan keras VVIP Kepresidenan," kata Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Sugiarto saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Mobil Dinas Presiden dan Menteri Punya Banderol Miliaran Rupiah

Penggantian unit Mercedes Benz S600 Guard dilakukan melalui penunjukan langsung, bukan memakai sistem tender umum seperti pengadaan mobil menteri dan pejabat setingkat menteri.

Namun, saat ditanya berapa anggaran yang dikucurkan untuk dua mobil baru ini, Eddy belum memberikan jawaban.

Dua mobil Mercedes Benz S 600 Guard terbaru ini akan menjadi kendaraan inti yang digunakan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard model sebelumnya yang berjumlah delapan buah akan dijadikan sebagai kendaraan cadangan.

Sementara untuk kendaraan dinas para menteri, PT Astra International keluar menjadi pemenang tender dengan penawaran Rp 147.229.317.000.

Baca juga: Ini Mobil Dinas Baru bagi Menteri-menteri Kabinet Jokowi-Maruf...

PT Astra International merupakan perusahaan induk dari Toyota Astra Motor dan juga BMW Astra.

Astra dinyatakan sah jadi penyedia setelah lulus syarat kualfikasi yang dimaksudkan mencakup banyak hal.

Diketahui kendaraan-kendaraan dinas kepala negara dan para menteri yang lama merupakan pengadaan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya tahun 2007. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X