Ketua DPR Usul Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pejabat Negara

Kompas.com - 24/08/2019, 17:16 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Bambang Soesatyo di IMX 2018. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Bambang Soesatyo di IMX 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyarankan, seluruh pejabat negara menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Menurut Bambang, pejabat negara harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

"Saya berharap, mobil pejabat negara migrasi ke mobil listrik dan pejabat harus memberikan contoh kepada publik, masyarakat. Sudah saatnya mulai hari ini kendaraan berbahan bakar minyak itu harus migrasi ke listrik agar makin ramah lingkungan," ujar Bambang saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Adapun, terkait Kementerian Sekretariat Negara yang sudah memilih Mercedes Benz S600 Guard sebagai kendaraan dinas bagi kepala negara dan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive bagi kendaraan dinas para menteri, Bambang mengatakan, itu sudah disetujui DPR RI.


Baca juga: INFOGRAFIK: Spesifikasi Mobil Dinas Baru Jokowi, Mercedes Benz S600 Guard

Ia tidak mempersoalkan pengadaan kendaraan dinas baru itu mencapai angka Rp 147 miliar. Hal itu telah diputuskan pada pembahasan pagu anggaran tahun 2019.

"Kami di DPR sudah menyenyetujui anggaran yang diminta pemerintah dalam pagu anggaran 2019. Sekarang pemerintah eksekusi apa yang jadi kesepakatan dan telah disetujui DPR tentang hal penggunaannya," kata Bambang.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Sekretariat Negara memilih Mercedes Benz untuk pengadaan mobil dinas kepresidenan.

Mercedes-Benz S600 GuardCarBuzz Mercedes-Benz S600 Guard
Pabrikan asal Jerman itu akan menyiapkan dua mobil Mercedes-Benz S 600 Guard untuk kendaraan dinas inti bagi Presiden Joko Widodo.

"Sesuai dengan hasil pengadaan, dari beberapa penyedia yang memasukkan penawaran, Kementerian Sekertariat Negara RI memutuskan Mercedes-Benz Indonesia untuk menyediakan dua unit mobil Mercedes-Benz S 600 Guard sebagai kendaraan keras VVIP Kepresidenan," kata Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Sugiarto saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Mobil Dinas Presiden dan Menteri Punya Banderol Miliaran Rupiah

Penggantian unit Mercedes Benz S600 Guard dilakukan melalui penunjukan langsung, bukan memakai sistem tender umum seperti pengadaan mobil menteri dan pejabat setingkat menteri.

Namun, saat ditanya berapa anggaran yang dikucurkan untuk dua mobil baru ini, Eddy belum memberikan jawaban.

Dua mobil Mercedes Benz S 600 Guard terbaru ini akan menjadi kendaraan inti yang digunakan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard model sebelumnya yang berjumlah delapan buah akan dijadikan sebagai kendaraan cadangan.

Sementara untuk kendaraan dinas para menteri, PT Astra International keluar menjadi pemenang tender dengan penawaran Rp 147.229.317.000.

Baca juga: Ini Mobil Dinas Baru bagi Menteri-menteri Kabinet Jokowi-Maruf...

PT Astra International merupakan perusahaan induk dari Toyota Astra Motor dan juga BMW Astra.

Astra dinyatakan sah jadi penyedia setelah lulus syarat kualfikasi yang dimaksudkan mencakup banyak hal.

Diketahui kendaraan-kendaraan dinas kepala negara dan para menteri yang lama merupakan pengadaan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tepatnya tahun 2007. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X