Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Kompas.com - 21/08/2019, 21:47 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan terkait kerusuhan di Manokwari dan Sorong di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2019). Presiden  meminta masyarakat Papua untuk memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung hingga terjadi aksi demonstrasi yang berakhir rusuh serta meminta masyarakat Papua untuk percaya kepada pemerintah dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. ANTARA FOTO/Setpres-Kris/wpa/foc. ANTARA FOTO/Kris_SetpresPresiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan terkait kerusuhan di Manokwari dan Sorong di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2019). Presiden meminta masyarakat Papua untuk memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung hingga terjadi aksi demonstrasi yang berakhir rusuh serta meminta masyarakat Papua untuk percaya kepada pemerintah dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. ANTARA FOTO/Setpres-Kris/wpa/foc.
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, Provinsi Papua dan Papua Barat akan menjadi proritas untuk lebih diperhatikan di masa pemerintahannya.

Presiden mengatakan hal itu dalam wawancara bersama Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, yang disiarkan Kompas TV dalam program Satu Meja, Rabu (21/8/2019) malam.

Menurut Jokowi, pembangunan di era pemerintahannya, tak lagi Jawa-sentris, tetapi merata di seluruh Indonesia. Kepala Negara mengistilahkannya dengan "Indonesia-sentris" 

Semua provinsi, kata mantan gubernur DKI Jakarta ini, memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan.

"Baik di bidang infrastruktur, bidang kesehatan, dan bidang lain. Saya melihat Papua (dan Papua Barat) memang perlu lebih diperhatikan," ujar Jokowi.

Pemerintah, kata Jokowi, ingin mendahulukan pembangunan Papua dan Papua Barat di segala bidang. "Karena ya memang ketertinggalan yang ada ini harus kita kejar," tutur Presiden.

Baca juga: Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku, Papua dan Papua Barat adalah termasuk provinsi yang paling banyak dia kunjungi. Termasuk menengok daerah yang dahulu tak pernah tersentuh.

Misalnya, Kabupaten Nduga. Jokowi mengatakan sudah dua kali melakukan kunjngan kerja ke kabupaten tersebut.

"Kalau boleh saya infomasikan, saat itu tidak diperbolehkan oleh Panglima TNI dan Kapolri karena urusan keamanan," ujar Jokowi.

"Tetapi saya sampaikan karena Nduga itu masuk dalam wilayah NKRI, sehingga saya perlu tahu kondisinya seperti apa, keadaannya," tutur Jokowi.

Baca juga: Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Jokowi menegaskan, Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatiannya. Bukan hanya akan dibangun secara fisik, namun pemerintah akan merangkul masyarakat di provinsi paling timur itu dengan pendekatan kesejahteraan.

"Karena itulah yang kita lakukan. Pendekatan kesejahteraan bukan yang lain-lainya," tukas Jokowi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Kompas TV
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Nasional
Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X