Presiden Jokowi Dinilai Terlalu Menyederhanakan Persoalan Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, Presiden Joko Widodo terlalu menyederhanakan peristiwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat.

Padahal, menurut Usman, persoalan ini begitu kursial karena menyangkut hak asasi manusia.

"Kelihatannya Presiden terlalu menyederhanakan masalah ini seolah-olah ini adalah peristiwa biasa. Padahal ini serius persoalannya," kata Usman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/8/2019).

KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).

Usman mengatakan, Jokowi tidak cukup hanya meminta masyarakat Papua memaafkan peristiwa di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Justru semestinya Presiden mengakui adanya kesalahan aparat dalam menangani peristiwa di Surabaya, dan meminta Kapolri menindak secara hukum aparat yang melakukan kesalahan dan terbukti bersikap diskriminatif.

Penindakan secara hukum oleh kepolisian dinilai mudah lantaran bukti berupa rekaman peristiwa sudah dikantongi.

"Untuk menurunkan ekskalasi ketegangan di Papua termasuk di Fakfak yang tadi pagi terjadi itu, adalah dengan segera memproses hukum para pelaku yang terlibat dalam peristiwa sebelumnya yang jelas-jelas melukai orang Papua," ujar Usman.

Baca juga: Fahri Hamzah: Obatilah Perasaan Luka Masyarakat Papua...

Lebih lanjut, Usman menilai, Jokowi seharusnya melihat persoalan ini sebagai masalah utama masyarakat Papua, bahwa keadilan dan hak asasi manusia belum sepenuhnya ditegakkan.

Untuk itu, Jokowi diminta untuk lebih memerhatikan persoalan tersebut, tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah harus membuka mata untuk mengakui bahwa persoalan utama di Papua bagi orang Papua adalah persoalan keadilan dan persoalan HAM," kata Usman.