Fadli Zon Minta Polri Investigasi Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Kompas.com - 20/08/2019, 14:11 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta kepolisian mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam insiden pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat (16/8/2019).

Insiden tersebut merupakan penyebab timbulnya aksi unjuk rasa di Manokwari, Jayapura, dan Sorong, Senin (19/8/2019).

"Tentu kita berharap ada ketenangan, ada cooling down dan ada pengusutan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Pesan Sultan untuk Mahasiswa Papua di Yogyakarta: Semua Anak Bangsa

Insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya bermula dari tersebarnya kabar dugaan perusakan bendera Merah Putih.

Lalu, sejumlah ormas dan aparat mendatangi asrama tersebut. Dari video yang beredar di media sosial, terdapat dugaan adanya tindakan rasialisme terhadap mahasiswa Papua dengan teriakan kata-kata kasar.

Menurut Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya Dorlince Iyowau, pada pukul 15.20 WIB saat asrama dipadati ormas, aparat keamanan diduga merusak pagar asrama dan mengeluarkan kata-kata rasial. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akibatnya, kata dia, sejumlah kelompok ormas yang memadati asrama turut bersikap reaksioner dengan melemparkan batu ke dalam asrama. 

Baca juga: Diiringi Lagu “Tanah Papua”, Kapolres Ogan Ilir Bersilatuhrahmi dengan Mahasiswa Unsri Asal Papua

Sebanyak 43 mahasiswa Papua dibawa ke Mapolrestabes Surabaya setelah polisi menembakkan gas air mata dan menjebol pintu pagar Asrama Mahasiswa Papua, Sabtu (17/8/2019) sore.

"Mungkin perlu ada investigasi terhadap dugaan-dugaan, mungkin dianggap pelecehan terhadap bendera Merah Putih kita atau juga yang melakukan ucapan yang yang rasis," kata Fadli.

"Saya kira penegakan hukum adalah salah satu cara yang baik untuk menyelesaikan masalah sehingga ada keadilan," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

Nasional
Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Nasional
Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Nasional
Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Nasional
Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Nasional
Bacakan Duplik, Rizieq Shihab Singgung Kerumunan Promo BTS Meal

Bacakan Duplik, Rizieq Shihab Singgung Kerumunan Promo BTS Meal

Nasional
Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Nasional
20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

Nasional
Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Nasional
Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Nasional
11 Anggota DPR Positif Covid-19

11 Anggota DPR Positif Covid-19

Nasional
Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Hakim Konstitusi Minta DPR Tunjukkan Bukti Perubahan UU Cipta Kerja Setelah Disetujui Bersama

Nasional
Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Nasional
Kementerian PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Kementerian PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Nasional
Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X