Fadli Zon Minta Polri Investigasi Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Kompas.com - 20/08/2019, 14:11 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta kepolisian mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam insiden pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat (16/8/2019).

Insiden tersebut merupakan penyebab timbulnya aksi unjuk rasa di Manokwari, Jayapura, dan Sorong, Senin (19/8/2019).

"Tentu kita berharap ada ketenangan, ada cooling down dan ada pengusutan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Pesan Sultan untuk Mahasiswa Papua di Yogyakarta: Semua Anak Bangsa

Insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya bermula dari tersebarnya kabar dugaan perusakan bendera Merah Putih.

Lalu, sejumlah ormas dan aparat mendatangi asrama tersebut. Dari video yang beredar di media sosial, terdapat dugaan adanya tindakan rasialisme terhadap mahasiswa Papua dengan teriakan kata-kata kasar.

Menurut Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya Dorlince Iyowau, pada pukul 15.20 WIB saat asrama dipadati ormas, aparat keamanan diduga merusak pagar asrama dan mengeluarkan kata-kata rasial. 

Akibatnya, kata dia, sejumlah kelompok ormas yang memadati asrama turut bersikap reaksioner dengan melemparkan batu ke dalam asrama. 

Baca juga: Diiringi Lagu “Tanah Papua”, Kapolres Ogan Ilir Bersilatuhrahmi dengan Mahasiswa Unsri Asal Papua

Sebanyak 43 mahasiswa Papua dibawa ke Mapolrestabes Surabaya setelah polisi menembakkan gas air mata dan menjebol pintu pagar Asrama Mahasiswa Papua, Sabtu (17/8/2019) sore.

"Mungkin perlu ada investigasi terhadap dugaan-dugaan, mungkin dianggap pelecehan terhadap bendera Merah Putih kita atau juga yang melakukan ucapan yang yang rasis," kata Fadli.

"Saya kira penegakan hukum adalah salah satu cara yang baik untuk menyelesaikan masalah sehingga ada keadilan," ucapnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X