Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Perseteruan Kivlan Zen dan Wiranto soal Pam Swakarsa...

Kompas.com - 12/08/2019, 17:38 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

KOMPAS.com — Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI Kivlan Zen mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Gugatan tersebut terkait persoalan pendanaan pembentukan pasukan Pengamanan (Pam) Swakarsa pada 1998 yang disebut Kivlan diperintahkan oleh Wiranto.

Gugatan yang dilayangkan pihak Kivlan Zen tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 Agustus 2019. Persidangan perdana dijadwalkan akan digelar pada Kamis (15/8/2019).

Dijelaskan oleh pengacara Kivlan, Tonin Tachta, saat itu Wiranto meminta Kivlan untuk membentuk Pam Swakarsa dengan biaya Rp 8 miliar.

Namun, Wiranto hanya memberi Kivlan uang Rp 400 juta dan kekurangan yang dibutuhkan semua ditutup menggunakan dana pribadi Kivlan.

Singkat cerita, uang pribadi yang dikeluarkan oleh Kivlan hingga saat ini belum diganti sebagaimana seharusnya.

Baca juga: Wiranto Persilakan Kivlan Zen Gugat Dirinya soal Pam Swakarsa

“Karena peristiwa itu, Pak Kivlan dirugikan karena buat Pam Swakarsa dikasih uang Rp 400 juta, padahal butuh Rp 8 miliar. Habis uangnya (Kivlan) sampai dia jual rumah, utang di mana-mana, tidak dibayar-bayar," kata Tonin, Senin (12/8/2019).

Gugatan Kivlan pada 2004

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (31/5/2019).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Setelah ditilik lebih jauh, berdasarkan catatan Kompas, gugatan Kivlan kepada Wiranto terkait Pam Swakarsa ini bukanlah masalah yang baru saja muncul ke permukaan.

Pada 2004 Kivlan pernah menantang Wiranto untuk membuka keberadaan Pam Swakarsa secara terang-benderang di meja pengadilan.

Namun, hal ini tidak digubris oleh pihak Wiranto.

Kuasa hukum Wiranto saat itu, Yan Juanda Saputra, menyebut kliennya tidak mau menanggapi ajakan Kivlan karena ada tugas besar yang lebih penting untuk dikerjakan.

Kivlan, menurut Wiranto, juga dipandang sebagai seseorang yang tidak konsisten dalam mengemukakan pernyataan.

“Kami melihat pernyataan-pernyataan Pak Kivlan itu hanya pernyataan orang stres. Pak Wiranto tidak menganggap karena ada pekerjaan lain yang lebih besar. Kami cuma bisa meminta Pak Kivlan tenang, kalem, dan merenungi kembali apa yang terjadi," kata Yan, mengutip pemberitaan Kompas, 10 Juni 2004.

Wiranto yang sebelumnya hendak mengajukan gugatan hukum kepada Kivlan terkait hal yang sama akhirnya membatalkan rencananya.

Baca juga: Kivlan Tuntut Wiranto Ganti Rugi Rp 1 Triliun soal Gugatan Pam Swakarsa

Kivlan menganggap pembatalan itu dilakukan Wiranto karena takut keterlibatannya dalam Pam Swakarsa akan terbongkar. Namun, sang pengacara kembali menyanggahnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Golkar di Ambang Dilema Majukan RK pada Pilkada Jakarta Usai Anies-Ahok Muncul

Nasional
Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Bos Rental Sudah Lapor Polisi Sebelum Tewas Dikeroyok di Pati, Polri: Setiap Laporan Ada Prosedurnya

Nasional
Tercatat 80.000 Anak Main Judi 'Online', Fahira Idris: Ini Harus Jadi 'Concern' Negara

Tercatat 80.000 Anak Main Judi "Online", Fahira Idris: Ini Harus Jadi "Concern" Negara

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Kasus Timah, Kejagung Buka Peluang Periksa Sandra Dewi Lagi

Nasional
Litbang 'Kompas': Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Litbang "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi 75,6, Angka Tertinggi Selama Periode Kedua

Nasional
BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

BMKG Rekayasa Cuaca agar Proyek IKN Tak Terganggu Hujan

Nasional
Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Lihat Elektabilitas Ridwan Kamil Turun di Jakarta, Airlangga Minta Waktu Berpikir ke Parpol KIM

Nasional
Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Pilkada Jakarta 2024: Replikasi Pilpres Mungkin Terjadi, Kemenangan Ditentukan di MK

Nasional
Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Jaksa KPK Minta Sidang Tuntutan SYL dkk Ditunda, tetapi Ditolak Hakim

Nasional
Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Inovasi Haji Tiga Tahun Kementerian Agama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com