Menteri Profesional atau Partai, LAN: Yang Penting "The Right Man on The Right Place"

Kompas.com - 09/08/2019, 12:13 WIB
Diskusi Publik bertajuk Desain Kabinet Agile digelar di Kantor LAN, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai pembicara Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi LAN Muhammad Taufiq, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas. KOMPAS.COM/AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITADiskusi Publik bertajuk Desain Kabinet Agile digelar di Kantor LAN, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai pembicara Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi LAN Muhammad Taufiq, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, sosok yang ditempatkan di kabinet harus tepat sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan di kementerian tersebut.

Terlepas dari latar belakangnya sebagai kader partai ataupun nonpartai, menteri tersebut harus profesional dan bisa membawa instansinya ke arah lebih baik.

"Kami melihatnya partai dan nonpartai bukan dikotomi, tapi yang penting right man on the right place," kata Tri di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Menurut LAN, Ini Kriteria Kabinet Gesit dan Lincah untuk Jokowi

Tri mengatakan, dari segi usia juga tak bisa menjadi tolak ukur seseorang tersebut layak atau tidak menjadi menteri.

Ada orang yang meski umurnya masih muda, tapi gesit dan cepat tanggap mengatasi permasalahan.

Ada pula orang yang lebih senior, sudah banyak makan asam garam, jika ditempatkan di posisi yang salah, maka keilmuannya tak bisa terpakai.

Baca juga: Peneliti: Kalau Susi Tak Jadi Menteri Lagi, Banyak yang Patah Hati

"Basisnya adalah kompetensi dan pengalaman, basis pemilihan seseorang menduduki kementerian," ujar Tri.

Misalnya, kata Tri, dulu Kementerian Dalam Negeri selalu diisi jenderal sebagai pucuk pimpinan.

Kemudian, di era Presiden Joko Widodo, dipilih Tjahjo Kumolo yang merupakan kader partai PDI-P.

Baca juga: Publik Diminta Beri Waktu untuk Jokowi Susun Kabinet 2019-2024

Ternyata, Tjahjo dinilai cukup cakap menjalankan roda kemeenterian dan memiliki program yang bisa diterima masyarakat.

Selain itu, kriteria lainnya yang harus dipenuhi adalah sosok tersebut mampu diterima di internal kementerian tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X