Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Profesional atau Partai, LAN: Yang Penting "The Right Man on The Right Place"

Kompas.com - 09/08/2019, 12:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, sosok yang ditempatkan di kabinet harus tepat sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan di kementerian tersebut.

Terlepas dari latar belakangnya sebagai kader partai ataupun nonpartai, menteri tersebut harus profesional dan bisa membawa instansinya ke arah lebih baik.

"Kami melihatnya partai dan nonpartai bukan dikotomi, tapi yang penting right man on the right place," kata Tri di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Menurut LAN, Ini Kriteria Kabinet Gesit dan Lincah untuk Jokowi

Tri mengatakan, dari segi usia juga tak bisa menjadi tolak ukur seseorang tersebut layak atau tidak menjadi menteri.

Ada orang yang meski umurnya masih muda, tapi gesit dan cepat tanggap mengatasi permasalahan.

Ada pula orang yang lebih senior, sudah banyak makan asam garam, jika ditempatkan di posisi yang salah, maka keilmuannya tak bisa terpakai.

Baca juga: Peneliti: Kalau Susi Tak Jadi Menteri Lagi, Banyak yang Patah Hati

"Basisnya adalah kompetensi dan pengalaman, basis pemilihan seseorang menduduki kementerian," ujar Tri.

Misalnya, kata Tri, dulu Kementerian Dalam Negeri selalu diisi jenderal sebagai pucuk pimpinan.

Kemudian, di era Presiden Joko Widodo, dipilih Tjahjo Kumolo yang merupakan kader partai PDI-P.

Baca juga: Publik Diminta Beri Waktu untuk Jokowi Susun Kabinet 2019-2024

Ternyata, Tjahjo dinilai cukup cakap menjalankan roda kemeenterian dan memiliki program yang bisa diterima masyarakat.

Selain itu, kriteria lainnya yang harus dipenuhi adalah sosok tersebut mampu diterima di internal kementerian tersebut.

"Ketika diisi orang tepat, maka mampu mendorong akselerasi kinerja," kata dia.

Profesional dianggap lebih bersih

Peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengatakan, Harian Kompas mempublikasi hasil jajak pendapat mengenai latar belakang menteri apa yang bisa diterima publik.

Baca juga: Jokowi Dinilai Butuh Menteri yang Lincah

Menurut dia, publik mengesankan orang yang bersih adalah dari profesional dan akademisi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com