Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Diminta Beri Waktu untuk Jokowi Susun Kabinet 2019-2024

Kompas.com - 03/08/2019, 07:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta seluruh pihak memberi waktu ke Presiden Terpilih Joko Widodo untuk menyusun kabinet 2019-2024.

Menurut Basarah, Jokowi punya hak prerogatif untuk menyusun pemerintahannya ke depan.

"Mari beri kesempatan hak subjektifnya, menggunakan hak prerogatifnya, untuk menyusun kabinetnya," kata Basarah dalam sebuah diskusi berjudul 'Hiruk-Pikuk Politik Pacsa Pemilu: Implikasinya bagi Pencerdasan Rakyat' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Baca juga: Kelakar Wasekjen PDI-P ke Sekjen PSI: Tak Usah Khawatir soal Kabinet

Terkait susunan kabinet, Basarah mengatakan, partai politik boleh saja mengusulkan 10 atau bahkan 40 nama calon menteri.

Tetapi, keputusan seluruhnya ada di tangan Jokowi.

"Pada akhirnya keputusannya harus kita hormati wewenang subjektif, wewenang prerogatif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar," katanya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Tegaskan Tak Ada Tekanan bagi Jokowi untuk Susun Kabinet

Basarah yakin, Jokowi sudah lebih berpengalaman untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan mendampinginya mengisi kursi kabinet.

Dari pengalaman lima tahun memimpin pemerintahan, Jokowi dipercaya sudah lebih bijaksana untuk menyusun dan merumuskan kabinetnya.

Kompas TV Nama-nama calon menteri dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf hangat diperbincangkan. Terlepas dari berbagai spekulasi, yang terpenting adalah kriteria. Kriteria menentukan kualitas calon menteri. Meskipun sudah ada beberapa nama potensial, Jokowi menegaskan sampai saat ini belum membahas secara detail calon menteri, meskipun sudah ada beberapa nama yang disodorkan dari sejumlah partai koalisi. Seperti apa kriteria menteri yang dibutuhkan di kabinet Jokowi periode II menurut Peneliti Senior Politik LIPI dan masyarakat? Simak vlog Jurnalis Digital KompasTV Dian Septina berikut ini. #KabinetJokowi2019 #KabinetJokowiMarufAmin #KabinetJokowiJilid2
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com