Menteri Profesional atau Partai, LAN: Yang Penting "The Right Man on The Right Place"

Terlepas dari latar belakangnya sebagai kader partai ataupun nonpartai, menteri tersebut harus profesional dan bisa membawa instansinya ke arah lebih baik.

"Kami melihatnya partai dan nonpartai bukan dikotomi, tapi yang penting right man on the right place," kata Tri di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Tri mengatakan, dari segi usia juga tak bisa menjadi tolak ukur seseorang tersebut layak atau tidak menjadi menteri.

Ada orang yang meski umurnya masih muda, tapi gesit dan cepat tanggap mengatasi permasalahan.

Ada pula orang yang lebih senior, sudah banyak makan asam garam, jika ditempatkan di posisi yang salah, maka keilmuannya tak bisa terpakai.

"Basisnya adalah kompetensi dan pengalaman, basis pemilihan seseorang menduduki kementerian," ujar Tri.

Misalnya, kata Tri, dulu Kementerian Dalam Negeri selalu diisi jenderal sebagai pucuk pimpinan.

Kemudian, di era Presiden Joko Widodo, dipilih Tjahjo Kumolo yang merupakan kader partai PDI-P.

Ternyata, Tjahjo dinilai cukup cakap menjalankan roda kemeenterian dan memiliki program yang bisa diterima masyarakat.

Selain itu, kriteria lainnya yang harus dipenuhi adalah sosok tersebut mampu diterima di internal kementerian tersebut.

"Ketika diisi orang tepat, maka mampu mendorong akselerasi kinerja," kata dia.

Profesional dianggap lebih bersih

Peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengatakan, Harian Kompas mempublikasi hasil jajak pendapat mengenai latar belakang menteri apa yang bisa diterima publik.

Menurut dia, publik mengesankan orang yang bersih adalah dari profesional dan akademisi.

"Gambaran menteri yang ideal itu harus pintar, kapabilitas baik, dan kompeten di bidangnya dari segi ilmu dan manajerial," kata Toto.

Tak cukup soal keahliannya, lanjut Toto, orang yang ditempatkan sebagai pembantu presiden juga harus diterima secara politis.

Sebab, mau tak mau mereka akan bersentuhan dengan hal politis juga selama menjabat.

Toto menambahkan, yang lebih penting yakni bagaimana orang tersebut bisa fleksibel dalam mengharmonisasikan berbagai hal dengan tujuan pengambilan kebijakan.

"Dari pertimbangan profesionalitas, kemampuan, kompetensi, pasti kabinet ini disusun berdasarkan asas efektivitas yang mampu menunjang agilability," kata Toto.