Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/08/2019, 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan kajian mengenai kriteria kabinet ideal bagi Presiden terpilih Joko Widodo di periode kedua.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, sejumlah praktisi dan akademisi merumuskan kriteria kabinet jilid II dan menamakannya dengan kabinet agile, yang berarti gesit dan lincah.

Karakteristik tersebut dianggap tepat untuk dimiliki para pembantu Jokowi di periode kedua karena tantangan global yang semakin besar.

“Menurut kami, kabinet agile itu kabinet yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap tuntutan zaman untuk mencapai tujuan bangsa dan negara,” ujar Tri di kantor LAN di Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Peneliti: Kalau Susi Tak Jadi Menteri Lagi, Banyak yang Patah Hati

LAN mencatat, ada enam kriteria yang bisa menjadi bekal menghadapi berbagai tantangan tersebut, yakni ideologi, strategi, struktur, proses, teknologi, dan sumber daya manusia.

Ideologi merupakan panutan utama dalam berbangsa dan bernegara.

Seiring perkembangan dunia yang pesat, kemudahan akses informasi yang tak terbendung harus tersaring oleh ideologi Pancasila.

Baca juga: Publik Diminta Beri Waktu untuk Jokowi Susun Kabinet 2019-2024

Ideologi ini haruslah ditanamkan pada setiap karakter lembaga maupun masyarakat Indoneisa, termasuk para menteri.

Kedua, individu tersebut harus mengatur langkah untuk mencapai target kementerian yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta program dan anggaran.

“Menteri tersebut harus memperhatikan kinerja lembaga dan dinamika lingkungan strategis dan globalisasi,” kata Tri.

Baca juga: Jatah Menteri dan Sejumlah Parpol yang Sampaikan Harapannya...

Selain itu, struktur juga harus diperhatikan sebagai protret realisasi kementerian. Artinya, komunikasi antarlini harus jelas agar unit tersebut menjadi tim kerja yang tangguh.

LAN menekankan, kementerian harus menghindari potensi tumpang tindih antarkementerian atau lembaga serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas kelembagaan.

Kriteria berikutnya, yakni proses yang merupakan langkah nyata bagaimana kementerian tersebut berjalan.

Baca juga: Jokowi Dinilai Butuh Menteri yang Lincah

Kementerian harus mengacu pada 46 urusan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 39 tahun 20098 tentang Kementerian Negara.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu syarat menteri yang lincah.

Jika orang tersebut gaptek, maka akan sulit berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman dalam mengelola kementerian atau lembaganya.

Baca juga: Ramai-ramai Minta Jatah Menteri...

Kriteria ini dimaksudkan sebagai perwujudan e-government dan open government.

"Pemanfaatan big data, internet of things, artificial intelligence merupakan hal-hal yang menjadi prioritas,” kata Tri.

Terakhir, yakni sumber daya manusia. Menurut Tri, kegesitan seseorang bisa dilihat dari bagaimana kemampuan manajerialnya.

Baca juga: [POPULER MONEY] Menteri Era Soeharto Wafat | Wacana PNS Kerja dari Rumah

Jika kemampuan manajerialnya baik, maka ia berani mengambil keputusan secara tepat dengan mempertimbangkan keahlian dan profesionalisme SDM di bidangnya.

“Dengan kriteria ini, maka siapapun dan apapun latar belakang calon pembantu Jokowi bukanlah menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi, melainkan kelincahan kabinet yang akan menjadi kunci,” kata Tri. 

Kompas TV Berikut rangkuman berita pilihan Kompas TV dalam TOP 3 NEWS: 1. Dalam pidato pembukaan kongres ke-5 PDI Perjuangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk kader partainya bisa masuk menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf 2019-2024 mendatang. Menjawab apa yang disampaikan ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri soal kursi menteri, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kursi menteri dipastikan PDI-P akan paling banyak menduduki kursi menteri di kabinetnya. Namun untuk jumlahnya, presiden Jokowi belum menjawabnya. 2. Presiden Joko widodo dan Prabowo Subianto hadir dalam kongres PDI-P ke-5 di Bali. Hadir pula mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang disambut meriah di kongres PDI-P ini. Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian adat Bali tiba di arena kongres bersama ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Kehadiran Presiden Jokowi disambut ratusan peserta yang telah menunggu di arena kongres. Sementara itu, Prabowo Subianto juga mendapat sambutan yang hangat di kongres PDI-P ke-5. Nama Prabowo pun disinggung Megawati beberapa kali, salah satunya cerita Megawati soal bagaimana mengundang prabowo ke kongres kali ini. Tak hanya Megawati yang mengapresiasi kedatangan Prabowo ke acara kongres. Presiden Joko Widodo juga dalam pidatonya juga mengapresiasi kedatangan prabowo. Keakraban Jokowi, Prabowo, dan Megawati siang tadi dalam pembukaan kongres PDI-P seperti mengakhiri ketegangan yang sempat terjadi pada pilpres lalu. 3. KPK menjemput anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Nyoman Dhamantra pasca operasi tangkap tangan, terkait kasus suap impor bawang putih. Nyoman Dhamantra dibawa ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Nyoman dibawa ke KPK sekitar pukul 14. 30 waktu Indonesia Barat setelah dijemput di Bandara Soekarno Hatta. Saat operasi tangkap tangan kemarin, KPK menangkap 11 orang, dimana salah satu di antaranya adalah orang kepercayaan anggota DPR. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 11 orang diduga terkait impor bawang putih. Dalam OTT ini KPK menyita bukti transfer sebesar 2 miliar rupiah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.