KPU Perbaiki Situng untuk Digunakan sebagai E-Rekap di Pilkada 2020

Kompas.com - 08/08/2019, 23:19 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tengah melakukan perbaikan Sistem Penghitungan Informasi Suara (Situng) Pemilu 2019. Rencananya, Situng digunakan sebagai sistem rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekapitulasi) di Pilkada 2020.

Diharapkan, perbaikan Situng selesai September mendatang.

"Harapannya sampai September bulan depan sudah bisa kita final untuk desainnya ya kira-kira seperti apa," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: E-Rekapitulasi Disebut Tak Bisa Cegah Kecurangan Pemilu 100 Persen

Viryan mengatakan, sebelum digunakan di Pilkada, berbagai fitur Situng akan diperbaiki. Perbaikan tersebut akan mempertimbangkan sejumlah aspek seperti user friendly, display, dan lainnya.

Dalam waktu dekat, KPU juga akan menggelar focus group discussion (FGD) terkait aspek teknis sistem e-rekapitulasi, sebagai bahan perbaikan lanjutan Situng.

Sebelumnya, KPU telah melaksanakan FGD terkait aspek legal e-rekapitulasi. Dari situ, KPU merasa cukup punya dasar hukum menggunakan sistem rekapitulasi elektronik di Pilkada 2020.

Baca juga: E-Rekapitulasi Pilkada 2020 Belum Tentu Diterapkan di Seluruh Daerah

"Cukup dasar bagi KPU melakukan rekapitulasi elektronik di Pilkada 2020 dengan dasar Undang-Undang (Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada), yaitu mengacu kepada Pasal 111 yang kemudian KPU membuat Peraturan KPU atau merevisi peraturan KPU tentang rekapitulasi dan penetapan calon terpilih dengan memasukkan desain atau teknis yang nantinya akan diputuskan terkait dengan rekapitulasi elektronik," ujar Viryan.

Nantinya, jika e-rekapitulasi betul-betul digunakan dalam Pilkada 2020, data dalam Situng akan digunakan sebagai data resmi hasil Pilkada.

Dengan demikian, tidak ada lagi rekapitulasi secara manual yang dilakukan berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

Nasional
Libur Panjang, Ahli Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19

Libur Panjang, Ahli Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19

Nasional
Ketua KPK dan Deputi Penindakan Dilaporkan ke Dewan Pengawas Terkait OTT UNJ

Ketua KPK dan Deputi Penindakan Dilaporkan ke Dewan Pengawas Terkait OTT UNJ

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Nasional
Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

Nasional
Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

Nasional
Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Nasional
Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X