KPU Perbaiki Situng untuk Digunakan sebagai E-Rekap di Pilkada 2020

Kompas.com - 08/08/2019, 23:19 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tengah melakukan perbaikan Sistem Penghitungan Informasi Suara (Situng) Pemilu 2019. Rencananya, Situng digunakan sebagai sistem rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekapitulasi) di Pilkada 2020.

Diharapkan, perbaikan Situng selesai September mendatang.

"Harapannya sampai September bulan depan sudah bisa kita final untuk desainnya ya kira-kira seperti apa," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: E-Rekapitulasi Disebut Tak Bisa Cegah Kecurangan Pemilu 100 Persen

Viryan mengatakan, sebelum digunakan di Pilkada, berbagai fitur Situng akan diperbaiki. Perbaikan tersebut akan mempertimbangkan sejumlah aspek seperti user friendly, display, dan lainnya.

Dalam waktu dekat, KPU juga akan menggelar focus group discussion (FGD) terkait aspek teknis sistem e-rekapitulasi, sebagai bahan perbaikan lanjutan Situng.

Sebelumnya, KPU telah melaksanakan FGD terkait aspek legal e-rekapitulasi. Dari situ, KPU merasa cukup punya dasar hukum menggunakan sistem rekapitulasi elektronik di Pilkada 2020.

Baca juga: E-Rekapitulasi Pilkada 2020 Belum Tentu Diterapkan di Seluruh Daerah

"Cukup dasar bagi KPU melakukan rekapitulasi elektronik di Pilkada 2020 dengan dasar Undang-Undang (Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada), yaitu mengacu kepada Pasal 111 yang kemudian KPU membuat Peraturan KPU atau merevisi peraturan KPU tentang rekapitulasi dan penetapan calon terpilih dengan memasukkan desain atau teknis yang nantinya akan diputuskan terkait dengan rekapitulasi elektronik," ujar Viryan.

Nantinya, jika e-rekapitulasi betul-betul digunakan dalam Pilkada 2020, data dalam Situng akan digunakan sebagai data resmi hasil Pilkada.

Dengan demikian, tidak ada lagi rekapitulasi secara manual yang dilakukan berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Nasional
Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Nasional
Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Nasional
Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Nasional
Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Nasional
UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

Nasional
ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Nasional
Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Nasional
Izin Dicabut, Konser Dangdut yang Digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Terus Berjalan, Dihadiri Ribuan Orang

Izin Dicabut, Konser Dangdut yang Digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Terus Berjalan, Dihadiri Ribuan Orang

Nasional
DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Nasional
Di Depan DPR, Kejagung Sebut akan Limpahkan Berkas Djoko Tjandra ke JPU

Di Depan DPR, Kejagung Sebut akan Limpahkan Berkas Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X