Kompas.com - 31/07/2019, 17:11 WIB
Pramono Ubaid KOMPAS.com/HaryantipuspasariPramono Ubaid

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut, pihaknya masih terus mematangkan rencana rekapitulasi suara elektronik (e-rekapituasi) untuk Pilkada 2020.

"Kita masih akan masih berdiskusi panjang, apakah (e-rekap) ini diterapkan di seluruh wilayah, apakah hanya di beberapa daerah tertentu," kata Pramono dalam sebuah diskusi di kantor Kode Inisiatif, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Pramono mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan sejumlah hal untuk merealisasikan wacana ini.

Baca juga: KPU Buka Peluang E-rekapitulasi, Ini Landasan Hukumnya

KPU juga akan melakukan sejumlah uji coba untuk dapat merumuskan sistem, prosedur, dan sumber daya manusia terbaik dalam e-rekap.

"Kita belum memutuskan pilot project daerah, belum kita putuskan, karena itu kan keputusan pleno," ujar Pramono.

Di luar itu, KPU masih terus melanjutkan wacana ini dengan merumuskan landasan hukum dan mendorong kesiapan publik.

Baca juga: Pengamat Sebut E-Rekapitulasi Tak Bisa Cegah Kecurangan Pemilu 100 Persen

"Yang pasti ketika rumusan (e-rekap) itu sudah dituangkan di draf PKPU (Peraturan KPU), pasti akan melalui uji publik formal dengan masyarakat sipil dan parpol, dan harus dikonsultasikan dengan pemerintah," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka peluang diterapkannya rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap) dalam Pilkada 2020. Wacana ini akan meniadakan rekapitulasi manual secara berjenjang seperti pemilu-pemilu sebelumnya.

Tahapan Pilkada akan dimulai pada September 2020. Direncanakan, pemungutan suara Pilkada digelar 23 September 2020 di 270 wilayah di Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X