Pramono Anung: Gerindra Boleh-boleh Saja Minta, Tapi...

Kompas.com - 23/07/2019, 14:55 WIB
Pramono Anung dan Erick Thohir di kediaman Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta, Rabu (17/4/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPramono Anung dan Erick Thohir di kediaman Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menanggapi Partai Gerindra yang juga menginginkan kadernya menempati kursi pimpinan MPR RI.

Menurut Pramono, keinginan tersebut boleh-boleh saja. Namun, yang harus diingat oleh Gerindra adalah koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di parlemen cukup dominan.

Mengingat kursi pimpinan MPR RI didapat melalui pemilihan berdasarkan paket, maka tentu paket yang diajukan koalisinya lah yang paling berpeluang besar.

"Namanya juga minta, kan boleh-boleh saja. Namun koalisi pemerintahan pasti akan bulat menentukan satu suara. Karena suara kami di DPR itu 62 persen," ujar Pramono di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/7/2019), sebagaimana dikutip Antara.

Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut 3 Kemungkinan Pemilihan Pimpinan MPR

Apalagi, koalisi parpol pendukung Jokowi ke depan juga akan berkomunikasi dengan perwakilan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebab, paket yang diajukan bukan hanya untuk kursi pimpinan MPR RI saja, melainkan juga bersama pimpinan DPD RI.

"Pasti ada koalisi pemerintah (dengan DPD). Seperti sekarang kan wakil ketua MPR-nya komposisinya bisa ditambah, sementara masih lima," ujar Pramono yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan itu. 

Soal siapa yang akan duduk di kursi pimpinan MPR sendiri, Pramono mengatakan, hal itu masih menjadi pembicaraan di koalisi pendukung Jokowi.

"Masih akan ada pembicaraan itu. Mengenai siapa yang akan menjadi Ketua MPR, siapa yang akan diajak dalam komposisi itu, sekarang dalam tahap pembicaraan itu. Mengenai siapanya, belum sampai di sana," ujar Pramono.

Baca juga: Koalisi Jokowi-Maruf Lobi DPD Terkait Kursi Pimpinan MPR

Aturan pemilihan pimpinan MPR ini sendiri tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3.

Pada pasal 15, tertulis pimpinan MPR terdiri dari satu ketua dan tujuh wakil. Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota disampaikan di dalam sidang paripurna dengan tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR.

Pimpinan MPR tersebut dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR yang terdiri atas 9 fraksi partai politik dan satu fraksi Kelompok DPD.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Nasional
BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

Nasional
Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Nasional
72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

Nasional
Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

Nasional
Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X