Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR Sebut Pemerintah Tak Paham Betul Persoalan Keamanan Papua

Kompas.com - 05/12/2018, 21:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menilai, pemerintah belum paham betul persoalan keamanan di Papua. Akibatnya pembangunan infrastruktur yang dikedepankan belum bisa meredam konflik di Papua.

Hal itu disampaikan Muzani menanggapi peristiwa pembantaian sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

"Artinya bahwa Papua belum aman. Dan sepertinya pemerintah aparat dalam hal ini lengah terhadap persoalan Papua. Dipikir persoalan Papua sudah aman-aman saja, beres-beres saja. Tidak ada upaya menyelesaikan atau belum menyeluruh," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Kompolnas Dorong Polri Dirikan Polres dan Polsek di Nduga Papua

"Dibangunnya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah di tanah Papua itu bagus saya kira, tapi pemerintah gagal paham atau gagal memahami apa yang dibutuhkan masyarakat," kata Muzani lagi.

Ia menambahkan semestinya pemerintah memetakan persoalan Papua secara menyeluruh sehingga langkah penyelesaian yang ditempuh mampu menyelesaikan permasalahan.

Politisi Gerindra itu mengatakan bisa jadi pembangunan infrastruktur berupa jalan tak terlalu berpengaruh bagi rakyat Papua.

Muzani menambahkan, masyarakat Papua barangkali lebih membutuhkan infrastruktur di sektor kesehatan dan pendidikan.

Ia juga menyarankan, pemerintah membuka opsi dialog dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan keamanan di Papua. Hal itu, kata Muzani, telah dicontohkan oleh Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Apa yang dilakukan oleh Gus Dur sudah bisa menjadi contoh bagaimana misalnya kehendak-kehendak itu semua bisa didialogkan," lanjut dia.

Seperti diketahui, pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian mengungkapkan berdasarkan informasi sementara, terdapat 20 yang tewas, yaitu 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur.

Baca juga: Bangun 35 Jembatan Trans Papua, Pemerintah Rogoh Kocek Rp 430,8 Miliar

Mereka dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.

Kompas TV Komnas HAM mengecam keras penyerangan olehkelompok bersenjata terhadap pekerja proyekjalan Trans Papua di Nduga, Papua yang menewaskan 19 orang. Komnas HAM meminta aparat penegak hukum bertindak tegas menangkap para pelaku dan pemerintah memastikan perlindungan dan menanggung biaya pemulihan fisik atau non fisik terhadap para korban.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Nasional
Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
'Amicus Curiae' Megawati

"Amicus Curiae" Megawati

Nasional
Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com