Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Setuju Parpol Pendukung Prabowo-Sandiaga Isi Pimpinan MPR

Kompas.com - 18/07/2019, 17:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan mempersilahkan kader partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilu 2019, mengisi kursi pimpinan MPR RI periode mendatang.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, meski demikian, mesti ada musyawarah dan mufakat terlebih dahulu sebelum menuju ke arah sana.

"Ya tentu saja kemungkinan musyawarah mufakat ke sana (kursi pimpinan untuk partai pendukung Prabowo-Sandiaga) terbuka," kata Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Zulkifli: Pemilihan Pimpinan DPR Keras, tapi di MPR Musyawarah Mufakat

Dengan demikian, proses pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan musyawarah mufakat, bukan dengan pemungutan suara.

"Pimpinan-pimpinan partai Politik dan fraksi dapat segera melakukan lobi lobi, musyawarah untuk kemudian nanti Paripurna MPR untuk memilih pimpinan MPR baru dapat dilakukan secara musyawarah mufakat bukan dengan cara voting," pungkas Basarah.

Basarah melanjutkan, pada prinsipnya, formasi pimpinan MPR dapat diwakili oleh semua partai politik di parlemen, tanpa terkecuali. Sehingga, dalam hal itu tidak ada lagi pengelompokan partai berdasarkan arah politiknya.

Misalnya seperti yang terjadi di parlemen setelah Pemilu 2014 selesai, di mana ada keterbelahan yang kuat antara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sebagai pendukung pemerintah dan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur sebagai oposisi.

"Sehingga tidak ada lagi blok KIK atau blok Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Semua diharapkan melebur dalam komposisi itu. Sehingga pimpinan MPR dapat mewarnai spektrum politik nasional dan mereka bisa menjadi representasi persatuan Indonesia," ujar dia.

Baca juga: MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong lima pimpinan MPR periode 2019-2024 dapat mewakili kekuatan politik di MPR dan DPD RI.

"Harapan saya secara pribadi lima orang kepemimpinan MPR mendatang harus mewakili spektrum kekuatan politik di MPR termasuk dari unsur DPD RI," kata dia.

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo meluluskan dan melantik 781 perwira TNI dan Polri di istana negara. Salah satu taruna yang lulus yakni Muhammad Idris yang menjadi lulusan terbaik Akademi Polisi tahun 2019 dan meraih penghargaan Adhi Makayasa. Dan berikut kisah Muhammad Idris. #Polri #AdhiMakayasa #MuhammadIdris
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com