Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Jamin Kerahasiaan Data Kependudukan

Kompas.com - 22/07/2019, 14:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjamin kerahasiaan data kependudukan terjagaa meskipun beberapa perusahaan bisa mengaksesnya.

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi pemberian akses data kependudukan kepada sejumlah instansi dan perusahaan untuk pencocokkan identitas.

Tjahjo pun memastikan perusahaan yang bekerja sama tak bisa mengakses seluruh data kependudukan. Akses perusahaan itu terbatas pada data identitas untuk menghindarkan terjadinya pemalsuan data dalam layananan yang mereka berikan.

Baca juga: LPJKN dan Kemendagri Sepakat Manfaatkan Data Kependudukan

"Terbatas sekali, satu hari sampai berapapun harus dilaporkan. Enggak bisa seenaknya, untuk kepentingan apa. untuk dalam hal apa. Siapa yang mengakses. Atas nama siapa. Untuk siapa. Semua detail," ujar Tjahjo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Tjahjo mengatakan, pemberian akses data tersebut sedianya sudah dilakukan sejak lama ke beberapa instansi. Khususnya diberikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pembuatan paspor dan Polri untuk penerbitan SIM.

Ia menambahkan, Kemendagri juga menjamin kerahasiaan data kependudukan dengan rekanannya melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Baca juga: Beri Akses Data Kependudukan ke Sejumlah Perusahaan, Ini Penjelasan Mendagri

Dalam nota kesapahaman tersebut, pihak yang diberi akses akan dicabut kerja samanya bila mengakses data selain yang dibutuhkan.

"Dari Mou tadi, di MoU tadi sudah ada poin-poinnya. Kalau sampai mereka melanggar ya dicabut. Sampai hari ini belum ada keluhan. Karena apapun jelas siapa yang mengakses. Jam berapa. Kepentingan apa. Namanya siapa," lanjut dia.

Kompas TV E3 Mendagri Yakin Data Penduduk Untuk DPT Tak Bermasalah Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yakin data penduduk yang diserahkan ke KPU bersih dari kesalahan. Ia menanggapi hal ini terkait pernyataan saksi Prabowo-Sandi di sidang MK soal adanya 17,5 juta DPT bermasalah. Mendagri menjamin data kependudukan tidak bermasalah. Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah juga bertanggung jawab soal data kependudukan yang diberikan ke KPU. Setelah menerima data, KPU juga terus berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil dalam proses pemuktahiran. #SidangSengketaPilpres #MahkamahKonstitusi #DPT
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com