Pangeran Mohamed Akan Kunjungi Indonesia, Bawa Menteri dan Pengusaha

Kompas.com - 19/07/2019, 21:35 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disanjung di depan Presiden Joko Widodo.   Momen itu terjadi di sela-sela gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019). Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat PresidenMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disanjung di depan Presiden Joko Widodo. Momen itu terjadi di sela-sela gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Jumat (19/7/2019) sore, menggelar rapat terbatas membahas persiapan menerima kunjungan Pangeran Mahkota Uni Emirat Arab ( UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia.

Pangeran Mohamed sendiri dijadwalkan mengunjungi Indonesia pekan terakhir bulan Juli 2019.

"Jadi hari ini, Presiden serta para menteri berbicara untuk persiapan rencana kunjungan Crown Prince (Putra Mahkota) Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Kabar Gembira! BTS Umumkan Gelar Konser di Arab Saudi

Dalam rapat itu, Presiden mengevaluasi satu per satu rencana kerja sama yang akan dibahas bersama Pangeran Mohamed. Namun Retno belum dapat membeberkan kerja sama seperti apa yang dimaksud.

Retno mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat, Pangeran Mohamed akan datang ke Indonesia bersama rombongan besar. Sejumlah menteri Saudi akan diboyong ke Indonesia demi membicarakan kerja sama kedua negara.

"Rencananya, kunjungan akan dilakukan minggu depan dengan delegasi yang cukup banyak, diikuti menteri yang cukup banyak," tambah Retno.

Baca juga: Ini Arahan Jokowi bagi Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi

Selain itu, Pangeran Mohamed juga akan memboyong sejumlah pengusaha negaranya ke Indonesia.

Meski demikian, Retno belum dapat memastikan kapan tepatnya Pangeran Mohamed berkunjung ke Indonesia. Ia juga belum dapat memberitahu di mana pertemuan tersebut dilaksanakan, apakah di Istana Presiden Jakarta atau Istana Presiden Bogor.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X