SBY dan DPD Mulai Bahas Arah Politik Demokrat, Sekjen Sebut 9 September Akan Jadi Hari Istimewa

Kompas.com - 12/07/2019, 12:25 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato politik memperingati 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/9/2018). Abror RizkiKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato politik memperingati 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mulai membahas politik dengan para pengurus daerah yang dikumpulkan di Cikeas, Kamis (11/7/2019) kemarin.

"Ya kemarin kami bicara politik ke internal partai bersama ketua ketua DPD se-Indonesia. Selanjutnya kita tunggu ya," kata Hinca kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Hinca mengatakan, pertemuan itu juga digelar untuk membahas perkembangan kondisi politik nasional. Namun, Hinca enggan membeberkan isi pertemuan tersebut.

 Baca juga: SBY Sudah Kumpulkan DPD Demokrat di Cikeas, Apa yang Dibahas?

Hinca juga tak menjawab saat ditanya mengenai kapan Demokrat akan memutuskan arah politiknya.

Ia menyebut, momen hari ulang tahun Partai Demokrat pada 9 September mendatang boleh jadi dapat menjadi waktu yang tepat untuk mengumumkan arah politik partai.

"Itu momen yang istimewa bagi Partai Demokrat, kita tunggu ya," ujar Hinca.

Baca juga: Ketua DPD Demokrat DKI: SBY Amanatkan Kongres Tetap Digelar 2020

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf menyebut, pertemuan di Cikeas hanyalah bentuk silaturahmi antara SBY dan pengurus daerah.

"Mungkin lebih silaturahmi karena hampir selama beberapa bulan ini kan Pak SBY hilang dari komunikasi dengan daerah. Kalau kami kan di DPP kan mungkin beberapa kali bertemu dengan beliau," kata Dede.

Baca juga: Menebak Arah Politik PAN dan Partai Demokrat...

Adapun Hinca pernah menyatakan bahwa SBY sudah siap kembali membicarakan politik selepas 40 hari kepergian Ani Yudhoyono.

"Besok (Kamis) Pak SBY sudah mulai bisa berdiskusi dengan kami internal. Besok ada Ketua-ketua DPD dan sekretaris se-Indonesia yang memang juga hadir malam hari ini. Besok kami lanjutkan di hari ini untuk memulai mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan partai," ujar Hinca di Cikeas, Rabu malam.

Kompas TV Setelah Rabu, 10 Juli 2019 Partai Demokrat akan menentukan arah politiknya . Apakah tetap menjadi partai di luar pemerintah atau akan berlabuh dan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kita kupas bersama Jansen Sitindaon, Ketua DPP Partai Demokrat. Dan analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. #partaidemokrat #pascapilpres
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Nasional
Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Nasional
Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Nasional
3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

Nasional
Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Nasional
Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum Jadi Andalan

Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum Jadi Andalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.