Kompas.com - 12/07/2019, 08:03 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan para ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Kamis (11/7/2019) kemarin.

Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, pertemuan itu tidak membahas politik, melainkan silaturahmi antara SBY dengan para pengurus Demokrat di daerah.

"Mungkin lebih silaturahmi karena hampir selama beberapa bulan ini kan Pak SBY hilang dari komunikasi dengan daerah. Kalau kami kan di DPP kan mungkin beberapa kali bertemu dengan beliau," kata Dede di Gedung DPR, Kamis.

Dede menuturkan, kedatangan para pengurus dari daerah itu juga merupakan bentuk dukungan terhadap SBY yang ditinggal oleh istrinya, Ani Yudhoyono.

Baca juga: Ketua DPD Demokrat DKI: SBY Amanatkan Kongres Tetap Digelar 2020

Seperti diketahui, SBY beberapa bulan terakhir sibuk mengurus Ani yang dirawat di Singapura sebelum meninggal dunia pada Juni 2019 lalu.

"Pak SBY selama empat sampai lima bulan terakhir ini drop, turun semangat beliau itu untuk kita bisa angkat kembali semangatnya setelah 40 hari ini perlu support dari kawan-kawan daerah," ujar Dede.

Dede kembali memastikan, pertemuan tersebut tidak membicarakan arah politik Partai Demokrat selepas Pilpres 2019.

"Enggak ada (sinyal-sinyal politik). Kalau ada sinyal berarti saya tahu lebih dulu," kata bekas Wakil Gubernur Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut bahwa SBY sudah siap kembali membicarakan politik selepas 40 hari kepergian Ani Yudhoyono.

"Besok (Kamis) Pak SBY sudah mulai bisa berdiskusi dengan kami internal. Besok ada Ketua-ketua DPD dan sekretaris se-Indonesia yang memang juga hadir malam hari ini. Besok kami lanjutkan di hari ini untuk memulai mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan partai," ujar Hinca di Cikeas, Rabu malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Nasional
Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Nasional
Wapres: Kita 'Survive' Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Wapres: Kita "Survive" Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.