Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Jokowi-Ma'ruf Lobi DPD Terkait Kursi Pimpinan MPR

Kompas.com - 11/07/2019, 17:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mulai melobi anggota Dewan Perwakilan Daerah jelang pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate mengatakan, komunikasi dengan DPD dibangun untuk menyusun formasi calon pimpinan MPR.

"Tentu Koalisi Indonesia Kerja akan bicara dengan DPD, pimpinan kelompok-kelompok di DPD untuk secara konsensus membentuk formasi calon pompinan MPR," kata Johnny di Gedung DPR, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Menurut PPP, Koalisi Jokowi-Maruf Belum Ingin Tambah Anggota Baru

Johnny tidak menampik bila ada kemungkinan anggota DPD masuk dalam formasi calon pimpinan MPR yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Kerja.

Namun, Johnny enggan membeberkan formasi yang telah disiapkan. Menurut dia, proses lobi masih terus berjalan sehingga formasi yang sudah ada masih bisa berubah.

"Kami sedang membicarakan itu dan nanti akan sampai di satu titik melalui konsensus. Kita sudah punya ancer-ancer, tapi diskusinya pastikan cair," ujar Johnny.

Baca juga: Wasekjen PKB Nilai Koalisi Jokowi-Maruf Sudah Terlalu Gemuk

Kendati membangun lobi dengan DPD, Johnny mengisyaratkan KIK telah menutup pintu pembahasan kursi pimpinan MPR dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan koalisi penantang Jokowi.

"Lebih bagus Koalisi Indonesia Adil Makmur membentuk formasinya dengan kelompok DPD dan KIK membetuk formasinya dengan DPD sehingga ada pemilihan, jangan sampai semuanya bergabung-gabung," kata Johnny.

Kompas TV Wapres Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tidak pernah melarang Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. JK menambahkan, terkait masalah hukum yang menjerat Rizieq Shihab merupakan masalah yang berbeda dengan persoalan kepulangan. Sebelumnya, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan syarat rekonsiliasi Jokowi-Prabowo adalah memulangkan Rizieq Shihab. #RizieqShihab #WapresJK #JokowiPrabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com