Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PKB Nilai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sudah Terlalu Gemuk

Kompas.com - 09/07/2019, 13:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menilai, koalisi partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah terlalu gemuk.

Jazilul berpendapat, Jokowi sebaiknya menutup pintu bagi partai-partai yang sebelumnya berseberangan untuk bergabung dalam koalisi dan duduk di kursi kabinet.

"Kalau memang Pak Jokowi ingin membangun koalisi yang solid tentu dimulai dari koalisi yang ada saja. Nanti kalau ada yang mau masuk kemudian bergabung, dikasih ruang yang lain," kata Jazilul di DPR, Selasa (9/7/2019).

Jazilul mengatakan, koalisi yang sudah ada wajib diutamakan karena memiliki kesamaan visi dengan Jokowi-Ma'ruf. Dengan demikian, anggota koalisi ini akan lebih solid dalam mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Menurut PPP, Koalisi Jokowi-Maruf Belum Ingin Tambah Anggota Baru

Jazilul menyarankan partai-partai yang tadinya berseberangan dengan Jokowi agar tidak mendapat tempat yang sama dengan partai-partai yang mendukung Jokowi sejak awal.

"Di mana tempat bergabungnya? Itu perlu dirumuskan. Jangan di tempat koalisi, mungkin perlu dibikin gerbong lain. Kalau ada visi-misi dimasukkan, ya akan dimasukkan karena peran itu masih banyak, enggak hanya di kabinet," ujar Jazilul.

Jazilul melanjutkan, ia meyakini Jokowi akan mengutamakan partai pendukungnya untuk duduk di kursi kabinet. Namun, ia menegaskan bahwa pos di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

"Rumusnya siapa yang bekerja dialah yang mendapat upah, itulah rumus dunia. Tetapi, karena ini ada hak prerogatif, rumus itu enggak bisa digunakan, tetapi seandainya nanti koalisi duduk dalam satu meja, saya haqqul yakin bahwa akan bicara yang bekerja yang dapat upah," kata Jazilul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com