Sekjen PPP Sebut Tak Mungkin Seluruh Parpol Pengusung Prabowo Gabung Koalisi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, tidak mungkin seluruh partai politik yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebab, jika empat partai pengusung Prabowo-Sandiaga bergabung seluruhnya atau hanya menyisakan satu partai, maka fungsi check and balance pada pemerintahan tak akan berjalan.

"Tidak mungkin semua partai yang empat yang ada di sana (oposisi) itu masuk semua atau hanya menyisakan satu saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Baca juga: Luhut: Bagus Oposisi yang Konstruktif, Asal Jangan Oposisi Hoaks

Menurut Arsul, koalisi Jokowi sadar betul bahwa fungsi kontrol pemerintahan sangat diperlukan.

Supaya kontrol berjalan baik, dibutuhkan keseimbangan antara porsi pemerintah dan oposisi.

Arsul menilai, empat partai yaitu Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN, adalah susunan yang seimbang untuk menjadi oposisi.

"Beberapa partai tidak perlu menambah (jadi koalisi)," katanya.

Baca juga: Bagaimana Nasib Oposisi jika PAN dan Demokrat Beralih Dukung Pemerintah?

Namun demikian, hingga saat ini, belum ada pembicaraan detail mengenai komposisi koalisi.

Jika dari partai pengusung Prabowo-Sandiaga ada yang ingin bergabung, koalisi Jokowi akan lebih dulu bermusywarah untuk mempertimbangkan karakteristik partai tersebut.

"Ya nanti kita lihat ya, kalau karakteristik di partai-partai Koalisi Indonesia Kerja ini kan semua musywarah, tidak ngotot gitu ya. Semua harus dimusyawarahkan, didengar," kata Arsul.