Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Kompas.com - 17/06/2019, 16:20 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak menambah partai lain untuk masuk ke dalam koalisi. Menurutnya, saat ini komposisi partai di KIK sudah cukup.

"Ya pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk ya, jumlahnya besar sehingga di DPR tidak perlu tambahan lagi. Sementara yang ada saja," ujar Muhaimin saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Menurutnya, komposisi partai di koalisi sudah cukup banyak. Stabilitas politik pun sudah cukup dan terjaga dengan komposisi parpol pemerintahan saat ini.

Baca juga: Ketum Golkar: Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin Berlanjut

Hanya saja, jika ada penambahan parpol dalam koalisi dengan tujuan rekonsiliasi, Muhaimin tidak masalah.

"Kalau demi rekonsiliasi ya monggo," ucapnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini ada Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang diisukan akan masuk dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun demikian, kedua partai tersebut belum secara resmi mengumumkan untuk pindah ke KIK.

Baca juga: Sekjen PPP: Gerindra Bisa Jadi Pilihan Pertama jika Koalisi Pemerintah Ditambah

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya.

Namun, hal itu tetap bergantung pada sikap politik partai serta kecocokan dengan partai-partai koalisi KIK.

"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Di Kubu Oposisi, Demokrat Dinilai Paling Berharga Bagi Koalisi Jokowi

Sementara itu, PAN juga mengalami persoalan yang mirip dengan Demokrat. Banyak kadernya di daerah-daerah yang secara terbuka mengumumkan perbedaan sikap mereka dengan mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

PAN sendiri akhir-akhir ini juga mulai dipertanyakan "kesetiaannya". Ada isu bahwa PAN akan berpindah arah dukungannya ke pasangan calon presiden petahana. Isu berkembang setelah Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Kompas TV Sandiaga mengunjungi ketua umum PAN, Zulkifli Hassan di Jakarta Timur. Saat ditanya apakah pertemuan ini merupakan upaya rekonsiliasi di tengah isu hengkangnya PAN dari koalisi Prabowo-Sandi, Zulkifli Hassan mengaku bahwa partainya masih tergabung dalam koalisi.<br /> <br /> Sementara, Sandiaga Uno menyebut kedatangannya ke kediaman Zulkifli Hassan hanya sebatas silaturahmi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com