Wasekjen PKB Nilai Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sudah Terlalu Gemuk

Kompas.com - 09/07/2019, 13:37 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut. Fabian Januarius KuwadoCapres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menilai, koalisi partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah terlalu gemuk.

Jazilul berpendapat, Jokowi sebaiknya menutup pintu bagi partai-partai yang sebelumnya berseberangan untuk bergabung dalam koalisi dan duduk di kursi kabinet.

"Kalau memang Pak Jokowi ingin membangun koalisi yang solid tentu dimulai dari koalisi yang ada saja. Nanti kalau ada yang mau masuk kemudian bergabung, dikasih ruang yang lain," kata Jazilul di DPR, Selasa (9/7/2019).

Jazilul mengatakan, koalisi yang sudah ada wajib diutamakan karena memiliki kesamaan visi dengan Jokowi-Ma'ruf. Dengan demikian, anggota koalisi ini akan lebih solid dalam mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Menurut PPP, Koalisi Jokowi-Maruf Belum Ingin Tambah Anggota Baru

Jazilul menyarankan partai-partai yang tadinya berseberangan dengan Jokowi agar tidak mendapat tempat yang sama dengan partai-partai yang mendukung Jokowi sejak awal.

"Di mana tempat bergabungnya? Itu perlu dirumuskan. Jangan di tempat koalisi, mungkin perlu dibikin gerbong lain. Kalau ada visi-misi dimasukkan, ya akan dimasukkan karena peran itu masih banyak, enggak hanya di kabinet," ujar Jazilul.

Jazilul melanjutkan, ia meyakini Jokowi akan mengutamakan partai pendukungnya untuk duduk di kursi kabinet. Namun, ia menegaskan bahwa pos di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

"Rumusnya siapa yang bekerja dialah yang mendapat upah, itulah rumus dunia. Tetapi, karena ini ada hak prerogatif, rumus itu enggak bisa digunakan, tetapi seandainya nanti koalisi duduk dalam satu meja, saya haqqul yakin bahwa akan bicara yang bekerja yang dapat upah," kata Jazilul.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Nasional
Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Nasional
Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Nasional
Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Nasional
Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Nasional
Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Nasional
Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Nasional
PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

PPKM Luar Jawa Bali, Level 3 Sebagian Besar Berlaku di Papua dan Papua Barat

Nasional
Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Nasional
Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasional
BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

Nasional
Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Nasional
Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Nasional
KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

Nasional
Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.