Menurut PPP, Koalisi Jokowi-Ma'ruf Belum Ingin Tambah Anggota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, hingga saat ini partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum dapat memastikan soal penambahan partai untuk menjadi anggota koalisi.

Menurut Arsul, semua partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) saat ini masih tidak ingin ada penambahan partai baru.

"Kalau di Koalisi Indonesia Kerja, sudah enggak usah tambah (partai baru), ya PPP menghormati lah," ujar Arsul Sani, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Arsul melanjutkan, anggota koalisi belum membicarakan soal penambahan anggota baru.

Sebab, menurut dia, koalisi pendukung petahana ini masih menunggu pertemuan Joko Widodo sebagai presiden terpilih dengan ketua umum partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Nah nanti di situlah nanti akan dibahas apakah koalisi ini perlu tambah atau tidak, Kalau perlu tambah berapa tambahnya. Kalau kemudian disepakati berapa, tambahnya siapa yang mau diajak," kata Arsul.

Baca juga: Pecah Kongsi Bongkar Pasang Koalisi Pemilu 2019

Dia melanjutkan, saat ini PPP masih dalam posisi menerima anggota baru dalam koalisi.

"PPP posisinya kalaupun mau tambah, menurut hemat PPP, satu. Kalaupun tambah," ujar dia.

Dua partai yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, diprediksi kuat akan bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Sinyal dari PAN beberapa kali dilayangkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan. Ia menyatakan, partainya siap menyeberang ke barisan pemerintah.

"Kami siap menyeberang. Mengatakan kepada rakyat bahwa PAN punya kebesaran hati untuk mendukung (pemerintah)," ujar Bara, Sabtu (28/6/2019).

Tak jauh berbeda dengan PAN, Partai Demokrat juga memberikan sejumlah sinyal akan merapat ke kubu koalisi Jokowi-Ma’ruf. Namun, sikap Partai Demokrat baru akan diketahui setelah 10 Juli nanti.