Menurut PPP, Koalisi Jokowi-Ma'ruf Belum Ingin Tambah Anggota Baru

Kompas.com - 05/07/2019, 09:41 WIB
Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariArsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, hingga saat ini partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum dapat memastikan soal penambahan partai untuk menjadi anggota koalisi.

Menurut Arsul, semua partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) saat ini masih tidak ingin ada penambahan partai baru.

"Kalau di Koalisi Indonesia Kerja, sudah enggak usah tambah (partai baru), ya PPP menghormati lah," ujar Arsul Sani, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Arsul melanjutkan, anggota koalisi belum membicarakan soal penambahan anggota baru.

Sebab, menurut dia, koalisi pendukung petahana ini masih menunggu pertemuan Joko Widodo sebagai presiden terpilih dengan ketua umum partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Nah nanti di situlah nanti akan dibahas apakah koalisi ini perlu tambah atau tidak, Kalau perlu tambah berapa tambahnya. Kalau kemudian disepakati berapa, tambahnya siapa yang mau diajak," kata Arsul.

Baca juga: Pecah Kongsi Bongkar Pasang Koalisi Pemilu 2019

Dia melanjutkan, saat ini PPP masih dalam posisi menerima anggota baru dalam koalisi.

"PPP posisinya kalaupun mau tambah, menurut hemat PPP, satu. Kalaupun tambah," ujar dia.

Dua partai yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, diprediksi kuat akan bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Sinyal dari PAN beberapa kali dilayangkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan. Ia menyatakan, partainya siap menyeberang ke barisan pemerintah.

"Kami siap menyeberang. Mengatakan kepada rakyat bahwa PAN punya kebesaran hati untuk mendukung (pemerintah)," ujar Bara, Sabtu (28/6/2019).

Tak jauh berbeda dengan PAN, Partai Demokrat juga memberikan sejumlah sinyal akan merapat ke kubu koalisi Jokowi-Ma’ruf. Namun, sikap Partai Demokrat baru akan diketahui setelah 10 Juli nanti.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X