Kompas.com - 05/07/2019, 19:00 WIB
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPP PKB Abdul Kadir Karding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyakini presiden terpilih Joko Widodo akan membagi kursi menteri Kabinet Kerja Jilid II secara proporsional ke partai-partai politik pendukungnya.

"Kalau seandainya nanti ada jatah-jatah (kursi menteri), pasti dapat lah dan sudah pasti proporsional. Tidak mungkin PDI-P lebih sedikit dari PPP atau sebaliknya. Tidak mungkin," kata Karding saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Baca juga: Temui Jokowi di Istana, Muhaimin: Bukan Bicara Kabinet

Saat ditanya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang terang-terangan mengatakan ingin mendapatkan jatah 10 kursi menteri, ia menilai, itu merupakan aspirasi Muhaimin sebagai ketua umum partai pendukung.

Apakah permintaan itu dipenuhi atau tidak, PKB tentunya sangat menghormati hak prerogatif dari Presiden Jokowi sendiri.

"Itu namanya kan aspirasi boleh aja. Soal eksekusinya, nanti kan di Pak Jokowi," ujar Karding.

Baca juga: Temui Maruf Amin, Cak Imin Akui Akan Bicarakan Jatah Menteri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan, tidak akan membeda-bedakan latar belakang di dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024. Baik profesional atau partai politik sama-sama akan diakomodasi.

Apalagi, menurut Jokowi, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

Sikap Jokowi kali ini sedikit berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014. Saat itu, Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori di hadapan publik, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.

 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X