Soal Hoaks dan Penghinaan ke MK, KPU Minta Masyarakat Legawa atas Putusan Pilpres

Kompas.com - 05/07/2019, 18:20 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU RI, Selasa (21/5/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU RI, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Azis meminta masyarakat legawa atas putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Pernyataan ini merespons kasus penangkapan pelaku hoaks dan penghinaan nama baik MK yang terjadi Rabu (3/7/2019).

"Memang budaya siap menang siap kalah (seharusnya) bukan hanya sekedar kata-kata, yang kedua masyarakat kita mesti legawa," kata Viryan saat ditemui di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Menurut Viryan, proses persidangan berjalan sangat terbuka. Sidang juga ditayangkan di media massa dan risalahnya dapat diakses publik.


Seluruh tudingan kecurangan telah dijawab oleh KPU. Tudingan itu mulai dari tuduhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 'siluman', Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), hingga 17,5 juta data yang diduga tidak valid.

Baca juga: KPU Serahkan 100 Boks Dokumen Jawaban dan Alat Bukti ke MK

MK pun sudah memberikan penilaian secara jelas atas jawaban dan alat bukti yang disampaikan KPU.

"Saya pikir kalau kita mau melihat dengan jernih, dengan hati yang tenang, ini semua sudah dirangkai secara utuh, kok," ujar Viryan.

Terkait maraknya berita hoaks ini, Viryan meminta publik untuk menyaring setiap informasi.

Di luar itu, KPU menyerahkan seluruh proses penindakan ke pihak berwajib.

"Serahkan ke aparat kepolisian. Terakhir, saring sebelum sharing," kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap laki-laki asal Bima, Nusa Tenggara Barat yang berinisial TFQ (47) pada Rabu (3/7/2019). 

TFQ yang ditanggap di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks serta menghina dan mencemarkan nama baik Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tersangka diduga melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan/atau menghina suatu penguasa atau badan umum, dan/atau pencemaran nama baik terhadap Mahkamah Konstitusi," ujar Kepala Subdit I Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes (Pol) Dani Kustoni melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (4/7/2019).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X