Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka yang Berbondong-bondong Daftar Capim KPK di Hari Terakhir...

Kompas.com - 05/07/2019, 09:28 WIB
Christoforus Ristianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepadatan Gedung 1 Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis (4/7/2019) begitu terlihat dari hilir-mudiknya para pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hari terakhir.

Panitia Seleksi atau Pansel Calon Pimpinan KPK menutup pendaftaran manual atau yang diantarkan secara langsung, yang berlokasi di Gedung satu Setneg pukul 16.00.

Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih menyatakan, Pansel menghimpun ada 348 pendaftar manual capim KPK periode 2019-2023. Namun, jumlah tersebut belum ditambahkan pendaftar via daring yang masih bisa mendaftarkan diri hingga pukul 24.00.

"Jadi kami tutup pendaftaran dokumen fisik pukul 16.00 WIB. Jumlah pendaftar sudah 348 orang dan kami putuskan tidak diperpanjang," ujar Yenti dalam konferensi pers, Kamis.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para pendaftar sudah berbondong-bondong datang menyerahkan berkas sejak pagi sekitar pukul 08.00.

Baca juga: Ketika Hakim Kasus Kopi Sianida Telat 20 Menit Daftar Capim KPK...

Dari internal KPK

Mereka yang datang dan mendaftarkan diri pun beragam. Ada advokat, aktivis, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), staf khusus Kapolri, Staf khusus KSAU, hakim, hingga pegawai KPK.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, contohnya. Giri mengaku ingin terus berkontribusi memberantas korupsi meskipun sudah 14 tahun bergabung di lembaga antirasuah tersebut.

"Pada dasarnya sebagai inisiatif dan kewajiban warga negara, jadi saya sudah gabung di KPK sejak 2005, sudah 14 tahun. Saya pikir sudah saatnya mencoba kembali," ujar Giri.

Ia bercerita, pada 2014, dirinya mencalonkan diri sebagai capim KPK dan masuk di 19 besar. Meskipun tak terpilih, ia berprinsip tetap mencoba mendaftarkan lagi.

Sebab, lanjutnya, pada prinsipnya pemberantasan korupsi itu menjadi kewajiban setiap warga negara.

Di sisi lain, Giri menyatakan, jika terpilih dirinya akan memberantas korupsi di level bawah, seperti soal mengurus surat perizinan. Ia juga berkomitmen memperbaiki indeks korupsi KPK.

"Saya menyoroti indeks persepsi korupsi KPK. Selain itu juga memperbaiki korupsi-korupsi di level bawah," tuturnya.

Baca juga: Sudah 14 Tahun di KPK, Giri Suprapdiono Daftar Jadi Calon Pimpinan

Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  di Gedung Setneg, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Setneg, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Sepanjang hari pendaftaran terakhir, pegawai KPK yang juga mendaftarkan diri adalah penasihat KPK Moh. Tsani Annafari dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Tsani mengaku mendaftarkan diri karena mendapatkan dukungan dari pegawai KPK.

"Ya ini aspirasi dari teman-teman pegawai, dari pimpinan dan juga saya harus hormati," ujar Tsani.

Tsani menambahkan, alasan dirinya mendaftar tidak lain bertujuan memberikan kontribusi kepada KPK, sebab dinamika korupsi makin terasa dampaknya.

Ia juga mengaku mendaftarkan diri dengan sepengetahuan dari pimpinan KPK. Sebelum mendaftar, ujar Tsani, dirinya sudah mengajukan izin secara lisan ke Sekjen Keuangan KPK. Hal itu dilakukan lantaran dirinya masih aktif di KPK.

"Jadi saya ke sini sepengetahuan kelima pimpinan dan juga dorongan beliau-beliau. Tentu saja yang sangat saya hargai adalah dorongan dari rekan-rekan internal KPK," tuturnya

Jika terpilih, lanjutnya, ia akan fokus membenahi sistem pencegahan dan manajemen organisasi KPK. Tsani berharap KPK menjadi lembaga hukum yang bisa jadi contoh untuk lembaga lainnya, khususnya dalam bidang pencegahan korupsi.

Baca juga: Didukung Pegawai KPK, Penasihat KPK Daftar Jadi Calon Pimpinan

Sementara itu, dihubungi terpisah, Pahala Nainggolan juga mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Dari buku tamu Gedung satu Setneg, Pahala sudah menyerahkan berkas pendaftaran pukul 08.40. Ketika dikonformasi, Pahala membenarkan hal tersebut.

"Betul, sudah daftar tadi pagi," ujar Pahala lewat pesan singkat.

Jaksa, polisi, dan hakim

Hakim Tinggi di Banten bernama Binsar Gultom.di Gedung I Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (4/7/2019)KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Hakim Tinggi di Banten bernama Binsar Gultom.di Gedung I Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (4/7/2019)
Sementara itu, perwakilan dari kejaksaan pun juga ada yang mendaftarkan diri. Salah satunya adalah Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Ranu Mihardja.

Ranu merupakan satu dari lima orang yang direkomendasikan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai capim KPK.

"Ya ini panggilan hati, kepentingan bangsa dan negara. Saya juga tadi sebelum mendaftar koordinasi dengan kapuspenkum Kejaksaan," ujar Ranu.

Ranu sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK dan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK dari 2013-2017.

"Saya kan di KPK dari 2013-2017, empat tahun. Karena mantan KPK, otomatis saya akan perbaiki kedua-duanya (KPK dan Kejaksaan)," tuturnya.

Sebelum Ranu, perwakilan Kejaksaan Agung, Sulvia, datang ke Gedung Setneg memberikan berkas pendaftaran capim KPK untuk Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo.

"Ya saya datang hanya mewakili Pak Sugeng saja kasih berkasnya. Pak Sugeng soalnya ada pelantikan jadi tidak bisa datang memberikan berkas," kata Sulvia.

Baca juga: Polri Dorong Perwira Tinggi yang Ikut Proses Seleksi Capim KPK Perbarui LHKPN

Staf ahli Kapolri Bidang Sosial Politik Irjen Pol Ike Edwin juga turut memeriahkan bursa capim KPK.

Edwin yang juga merupakan mantan direktur tindak pidana korupsi Bareskrim Polri menyebut kinerja KPK saat ini sudah baik.

Staf ahli Kapolri Bidang Sosial Politik Inspektur Jenderal (Pol) Ike Edwin mendaftarkan diri sebagai capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Staf ahli Kapolri Bidang Sosial Politik Inspektur Jenderal (Pol) Ike Edwin mendaftarkan diri sebagai capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Pria yang juga berhasil menangkap koruptor pajak Gayus Tambunan ini menyebut untuk membuat KPK lebih baik harus ada keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia dalam mendukung kinerja KPK.

"KPK sudah baik. Kita berterima kasih dengan negara ini, adanya KPK sudah bagus, mana yang belum kita bagusin nanti bersama-sama seluruh rakyat dan bangsa," kata Edwin.

Selain itu, ada juga Hakim Tinggi di Banten bernama Binsar Gultom yang datang sekitar pukul 16.20. Meskipun telah 20 menit terlambat, namun dirinya masih bisa mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

Hakim yang pernah menangani perkara kasus kopi bersianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2016 silam ini pun mengaku baru pertama kali daftar jadi capim KPK setelah 35 tahun berkarier sebagai hakim.

"Baru kali ini saya daftar jadi capim KPK. Kalau ada hakim yang bisa masuk (jadi pimpinan) KPK kan bagus ya untuk menetapkan tersangka. Jadi di KPK itu harus ada penyidik, penuntut, penasihat hukum, dan mantan hakim," kata Binsar.

Adapun para pendaftar lainnya yang juga datang di hari terakhir adalah aktivis HAM Natalius Pigai, Staf khusus KSAU Marsekal Muda TNI Dwi Fajariyanto, dan Kompolnas Yotje Mende.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com