Kompas.com - 05/07/2019, 06:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mendorong perwira tinggi (pati) Kepolisian yang mengikuti proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Periode 2019-2023 untuk memperbarui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun 2018.

Menurut catatan KPK, tujuh dari sembilan pati Polri yang direkomendasikan mengikuti proses seleksi belum melaporkan LHKPN terbaru.

"Kan ada 7 sudah melaporkan LHKPN-nya, cuman belum di-upgrade tahun 2018. Oleh karenanya, dari awal pimpinan Polri menyampaikan untuk mengupdate dulu LHKPN di tahun 2018," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).

Baca juga: Rangkaian Seleksi Capim KPK Dimulai Jumat Besok, Ini Tahapannya

Menurut Dedi, LHKPN tersebut merupakan salah satu syarat administrasi oleh pansel. Jika tak memenuhi syarat tersebut, kandidat berpotensi tak lolos tahapan seleksi oleh pansel.

"Itu sebagai persyaratan mendaftar di pansel. Kalau misalnya nanti pansel menilai itu tidak memenuhi persyaratan administrasi langsung gugur, kan pansel yang menilai itu," kata dia.

Berdasarkan data KPK, dua pati Polri yang sudah mengurus LHKPN tahun 2018 adalah Irjen (Pol) Antam Novambar dan Irjen (Pol) Dharma Pongrekun.

Baca juga: Pansel Tutup Pendaftaran Langsung, Ada 348 Pendaftar Capim KPK

Akan tetapi, keduanya terlambat karena melaporkan setelah batas pelaporan LHKPN tahun 2018 berakhir pada 31 Maret 2019.

Antam baru menyerahkan LHKPN pada Juli 2019. Nilai kekayaannya adalah Rp 6.647.673.793. Sementara Dharma tercatat baru menyetorkan LHKPN pada Mei 2019. Nilai kekayaannya adalah Rp 9.775.876.500.

Kompas TV Pansel KPK menggandeng BNPT dan BIN untuk menelurusi rekam jejak calon pimpinan KPK. Lalu apa maksud Pansel KPK menggandeng BNPT dan BIN dalam seleksi Capim? KompasTV akan mengulasnya bersama anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK Hendardi yang telah tergabung lewat sambungan satelit.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Nasional
Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Nasional
PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

Nasional
Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Nasional
Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Nasional
Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Nasional
PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.