Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Kolaborasi

Kompas.com - 03/07/2019, 14:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Kalla saat menyerahkan penghargaan Paritrana (jaminan ketenagkerjaan sosial) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (03/07/2019).

"BPJS Ketenagakerjaan mempunyai daya yang sangat besar, (BPJS) kesehatan yang defisit terus menerus. Jadi perlu ada kerja sama yang baik. Karena apabila satu pihak banyak kesejahteraan, satu defisit maka bebannya kepada negara, ke pemerintah," ujar Kalla. 

Ia menyadari BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan jangka panjang yakni menyediakan jaminan sosial bagi para pekerja yang nantinya pensiun, sehingga rentan mengalami defisit.

Baca juga: Pemerintah Masih Kesulitan Tekan Defisit BPJS Kesehatan

Hal itu berbeda dengan BPJS Kesehatan yang tujuannya jangka pendek, yakni menyediakan biaya kesehatan saat pesertanya berobat. Namun, Kalla menilai semestinya kedua lembaga bisa berkolaborasi karena tujuannya sama yakni menyejahterakan masyarakat.

Dengan demkian, sambung Wapres, dengan kolaborasi ini defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan tak membebani APBN setiap tahunnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan pihaknya sudah berkolaborasi dengan BPJS kesehatan.

Hanya, kerja sama tersebut sebatas pertukaran data. Ia menambahkan, secara peraturan perundang-undangan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan belum bisa berkolaborasi dalam program utama, apa lagi silang pembiayaan. Meski demikian, ia akan mencoba mengkaji regulasinya.

Baca juga: Mulai 1 Juli, BPJS Kesehatan Putus Kontrak dengan RSK Mata Masyarakat Makassar

"Kalau regulasi secara program tidak diperkenankan terjadinya subsidi silang antar program. Tapi operasional di lapangan, kegiatan administrasi, kegiatan join office, pendataan, pendaftaran, ini bisa kami sinkronkan. Dalam rangka mengoptimalkan iuran yang ada," papar Agus.

"Nanti secara teknis kami akan bicara, dengan BPJS Kesehatan. Kebetulan kami sudah memiliki kerja sama MoU dengan BPJS Kesehatan dalam hal pertukaran data, koordinasi, dan sebagainya," lanjut dia.

Kompas TV Kementerian Keuangan menolak menjadi pembayar pertama, atas defisit yang terjadi pada badan penyelenggara jaminan sosial, alias BPJS Kesehatan. Sebaliknya, menteri keuangan justru meminta BPJS Kesehatan membenahi data kepesertaan, untuk menaikkan kredibilitas program.<br /> <br /> Data yang ada saat ini dinilai kusut. Sebab berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), banyak peserta yang tidak memiliki identitas kependudukan, identitas ganda, bahkan kepesertaan aktif meski sudah meninggal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com