KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Kompas.com - 25/06/2019, 20:15 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah berharap, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersikap terbuka dan konsisten soal rencana pemindahan sejumlah narapidana kasus korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan.

Sebab, rencana itu merupakan program aksi pencegahan korupsi yang dibuat sendiri oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.

"Dulu KPK pernah membantu tapi Kementerian Hukum dan HAM tidak cukup terbuka, dan bahkan kami menilai tidak kooperatif pada saat itu. Sehingga kejadian-kejadian di Lapas itu berulang-ulang. Tentu diharapkan ada keterbukaan juga dari pihak Kementerian Hukum dan HAM dan tidak resisten dengan rencana ini," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Menkumham Belum Putuskan Rencana Pemindahan Koruptor ke Nusakambangan

Kejadian berulang di Lapas yang dimaksud Febri adalah praktik penyuapan atau pemberian hadiah tertentu oleh narapidana kepada oknum petugas Lapas demi mendapatkan hak istimewa atau perlakuan khusus di Lapas.

Febri berharap, apabila program aksi itu bisa mulai dilaksanakan, perbaikan tata kelola Lapas juga akan terwujud.

"Kalau rencana aksi, tentu proses persiapannya dimulai dari sekarang pengajuan nama dan lain-lain. Jadi bukan KPK yang mengajukan nama, tapi pihak Ditjen Pemasyarakatan yang mengajukan nama yang akan dibahas bersama," kata Febri.

Baca juga: Menkumham Khawatir Koruptor Pesta Pora jika Dipindah ke Nusakambangan

Berdasarkan kajian KPK yang dikoordinasikan dengan Ditjen Pemasyarakatan, sejumlah narapidana korupsi memungkinkan dipindah ke Lapas maximum security Nusakambangan. Sebab, ada standar pengawasan khusus di sana.

Febri menekankan, yang terpenting dalam rencana itu adalah ketegasan Kemenkumham dalam menangani potensi penyalahgunaan prosedur di Nusakambangan, baik oleh petugas Lapas dan narapidana.

"Kalau masih ada yang melanggar maka itu memenuhi syarat untuk dipindahkan ke super maximum security. Jadi diharapkan tidak ada yang main-main lagi (narapidana kasus korupsi). Kalau ada petugasnya yang bermasalah, maka tindakan tegas harus dilakukan," ujar dia.

Baca juga: KPK Ingin Napi Koruptor yang Masih Bandel Dipindah ke Nusakambangan

Menurut dia, KPK pada dasarnya berupaya membantu Kemenkumham untuk memperbaiki kredibilitasnya dalam tata kelola Lapas.

"Jadi jangan sampai pihak Kementerian Hukum dan HAM sendiri yang mendelegitimasi perbaikan dan perubahan yang sudah dilakukan di Nusakambangan tersebut," paparnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X