Menkumham Khawatir Koruptor Pesta Pora jika Dipindah ke Nusakambangan

Kompas.com - 24/06/2019, 16:05 WIB
Menkumham Yassona Yasonna Laoly (kiri) bersama Siti Aisyah (kanan) memberikan keterangan setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (11/3/2019). Siti Aisyah kembali ke Indonesia setelah dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia karena jaksa mencabut dakwaan terhadap Aisyah terkait kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-Nam . ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AMenkumham Yassona Yasonna Laoly (kiri) bersama Siti Aisyah (kanan) memberikan keterangan setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (11/3/2019). Siti Aisyah kembali ke Indonesia setelah dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia karena jaksa mencabut dakwaan terhadap Aisyah terkait kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-Nam . ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak usulan pemindahan narapidana perkara tindak pidana korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Timur.

Alasannya, Yasonna khawatir justru narapidana korupsi akan jauh lebih 'merdeka' di sana karena jauh dari pengawasan publik.

"Saya khawatir nanti jadi sebaliknya. Tujuannya tadinya baik, jadi malah merdeka dia di sana. Kan jadi enggan ada yang ngawas ya," ujar Yasonna saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (25/6/2019).

Baca juga: KPK dan Ditjen PAS Bahas Rencana Pemindahan Napi Korupsi ke Nusakambangan

"Di Lapas Sukamiskin saja yang bisa ditongkrongi wartawan bisa bobol, apalagi dia di situ. Bisa pesta pora dia nanti," lanjut dia.

Yasonna melanjutkan, Lapas Nusakambangan didesain khusus bagi narapidana kasus pidana umum dan narkotika kelas berat.

Oleh sebab itu, narapidana kasus korupsi tidak bisa menempati penjara tersebut.

Menurut dia, memindahkan narapidana korupsi ke Nusakambangan justru membuka peluang pelanggaran bagi petugas lapas tersebut.

Baca juga: KPK Ingin Napi Koruptor yang Masih Bandel Dipindah ke Nusakambangan

"Anak-anak (petugas) di sana sudah berupaya maksimum. Tapi mungkin karena dia baik hati, akhirnya jadi korban. Kami kasih sanksi dia. Itu kan artinya makan korban lagi beliau (narapidana)," ujar Yasonna.

Menurut dia, yang paling penting saat ini bukan soal dimasukkan ke sel seperti apa seorang narapidana tindak pidana korupsi. Namun, bagaimana meningkatkan integritas para petugas di lapas.

"Yang penting ini adalah bagaimana integritas para petugas kita tingkatkan, SOP pengawasan jalan," ujar Yasonna.

"Sebab di manapun dia kita buat (masukkan), ada saja orang (narapidana) yang memang dia punya bakat. Enggak usahlah disebut namanya itu siapa ya," lanjut dia.

Usul agar narapidana kasus korupsi ditempatkan di Nusakambangan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru bicara KPK Febri Diansyah, (17/6/2019) lalu mengungkapkan, KPK akan mengajukan nama-nama narapidana kasus korupsi yang akan dipindahkan dari lapasnya sekarang ke Lapas Nusakambangan.

"KPK kembali akan menyampaikan pada Ditjen PAS terkait pelaksanaan rencana aksi perbaikan lapas. Di Juni 2019 ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, di antaranya usulan nama narapidana korupsi yang akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," ujar Febri di Gedung KPK.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Nasional
Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Nasional
Polri: Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Mengejutkan, tetapi...

Polri: Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Mengejutkan, tetapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X