KPK Ingin Napi Koruptor yang Masih Bandel Dipindah ke Nusakambangan

Kompas.com - 19/06/2019, 09:10 WIB
Satuan Polisi Air (Satpolair) Polres Cilacap melakukan penyisiran hingga ke Dermaga Sodong, Pulau Nusakambangan menggunakan kapal patroli, Senin (10/7/2017). Penyisiran dilakukan menyusul lepasnya dua narapidana (napi) bernama Hendra bin Amin dan Agus Triyadi bin Masimun dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Besi Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (9/7/2017) siang. KOMPAS.com / M IQBAL FAHMISatuan Polisi Air (Satpolair) Polres Cilacap melakukan penyisiran hingga ke Dermaga Sodong, Pulau Nusakambangan menggunakan kapal patroli, Senin (10/7/2017). Penyisiran dilakukan menyusul lepasnya dua narapidana (napi) bernama Hendra bin Amin dan Agus Triyadi bin Masimun dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Besi Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (9/7/2017) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan napi kasus korupsi dipindah ke Lapas Nusakambangan. Namun, tidak semua narapidana kasus korupsi akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, napi akan dipindahkan ke lapas yang berada di wilayah Cilacap, Jawa Tengah itu, jika tak taat aturan saat dipenjara di Lapas Sukamiskin.

"Harus kita seleksi, enggak semua napi kasus korupsi itu dipindahkan penahanannya ke sana," kata Alex saat ditemui di kantor Ombudsman RI, Selasa (18/6/2019).

"Dia (Ditjen Pemasyarakatan) mau naruh di mana itu kan kewenangan mereka. Kan kami mengusulkan napi-napi yang bandel yang sering keluar," sambungnya.


Baca juga: Dari Rumah Makan Padang hingga ke Toko Bangunan, Sepak Terjang Novanto dari Balik Jeruji...

Dia memaparkan, langkah ini untuk membuat para napi kasus korupsi di Sukamiskin jera. Namun, menurut dia, hal itu hanya usulan KPK. Bukan permintaan resmi.

"Itu supaya apa? Memberikan efek jera. Untuk napi-napi lain supaya enggak meniru hal yang sama. Kan begitu. Tapi, kembali lagi itu menjadi kewenangan Ditjen PAS. KPK hanya menyarankan, mengusulkan," ujarnya.

Sebelumnya, 15 Juni 2019 lalu, Jubir KPK Febri Diansyah mengingatkan Ditjen Pemasyarakatan agar menjalankan rencana perbaikan sistem pengelolaan lapas yang pernah disusun bersama KPK.

Baca juga: Menkumham Akui Ada Kelalaian Petugas saat Kawal Setya Novanto

Perbaikan itu disusun bersama setelah KPK membongkar praktek suap di Lapas Sukamiskin pada 2018 lalu.

KPK menangkap Kalapas Sukamiskin Wahid Husein karena disangka menerima suap dari narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah untuk mendapatkan izin keluar lapas dan fasilitas mewah.

Febri berharap Ditjen PAS bisa mengimplementasikannya.

"Jika masyarakat masih menemukan narapidana berada di luar lapas dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," kata Febri waktu itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X