Wiranto: Kalau Ada Gerakan Massa Saat Putusan MK, Apa yang Diperjuangkan?

Kompas.com - 25/06/2019, 14:08 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto Fabian Januarius KuwadoMenteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  Wiranto menilai, tidak perlu ada aksi massa saat Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan atas sengketa pilpres.

Putusan akan dibacakan pada Kamis (27/6/2019).

Alasannya, pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah meminta pendukungnya untuk menjaga situasi damai pada hari pembacaan putusan itu.

Baca juga: BPN Pastikan Prabowo Akan Bertemu Jokowi Pasca-putusan MK


"Bahkan, Beliau memohon untuk tidak lagi mendatangi MK. Lalu Beliau juga mengatakan bahwa apapun keputusan MK akan diterima dan dihormati," ujar Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Demikian pula dengan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Wiranto mengatakan, semua peserta pilpres sudah berkomitmen soal itu.

Tidak ada alasan lagi bagi para pendukung untuk menggelar aksi massa. Jika aksi itu tetap terjadi, Wiranto mempertanyakan apa yang diperjuangkan.

Baca juga: Tak Ingin Kerusuhan 21-22 Mei Terulang, Kapolri Larang Demo di Depan MK

"Kalau ada gerakan massa saya perlu tanyakan, ini gerakan untuk apa? Yang diperjuangkan apa? Lalu kelompok mana?" ujar Wiranto.

Diketahui, aksi unjuk rasa mengawal proses MK memutus sengketa pemilu rencananya bakal dilakukan Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) serta ormas lainnya saat MK membacakan putusan sengketa pilpres.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpar Sebut Tiket Pesawat dan Tarif Hotel Akan Didiskon Hingga 30 Persen

Menpar Sebut Tiket Pesawat dan Tarif Hotel Akan Didiskon Hingga 30 Persen

Nasional
Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Hilangkan Upah Minimum dan Pesangon

Nasional
Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

Nasional
Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

Nasional
Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

Nasional
KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

Nasional
Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

Nasional
Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

Nasional
Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

Nasional
Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

Nasional
Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Nasional
Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Nasional
Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Nasional
PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X