Wiranto: Kalau Ada Gerakan Massa Saat Putusan MK, Apa yang Diperjuangkan?

Kompas.com - 25/06/2019, 14:08 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto Fabian Januarius KuwadoMenteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai, tidak perlu ada aksi massa saat Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan atas sengketa pilpres.

Putusan akan dibacakan pada Kamis (27/6/2019).

Alasannya, pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah meminta pendukungnya untuk menjaga situasi damai pada hari pembacaan putusan itu.

Baca juga: BPN Pastikan Prabowo Akan Bertemu Jokowi Pasca-putusan MK

"Bahkan, Beliau memohon untuk tidak lagi mendatangi MK. Lalu Beliau juga mengatakan bahwa apapun keputusan MK akan diterima dan dihormati," ujar Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Demikian pula dengan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Wiranto mengatakan, semua peserta pilpres sudah berkomitmen soal itu.

Tidak ada alasan lagi bagi para pendukung untuk menggelar aksi massa. Jika aksi itu tetap terjadi, Wiranto mempertanyakan apa yang diperjuangkan.

Baca juga: Tak Ingin Kerusuhan 21-22 Mei Terulang, Kapolri Larang Demo di Depan MK

"Kalau ada gerakan massa saya perlu tanyakan, ini gerakan untuk apa? Yang diperjuangkan apa? Lalu kelompok mana?" ujar Wiranto.

Diketahui, aksi unjuk rasa mengawal proses MK memutus sengketa pemilu rencananya bakal dilakukan Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) serta ormas lainnya saat MK membacakan putusan sengketa pilpres.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Nasional
DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

Nasional
Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali Hingga 24 Januari 2022

Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali Hingga 24 Januari 2022

Nasional
Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Nasional
Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Nasional
Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Nasional
TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

Nasional
Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.