Jelang Sidang Kedua, Polri Ingatkan Masyarakat Tak Demo di Depan MK

Kompas.com - 17/06/2019, 21:59 WIB
Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APetugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK membuka layanan penerimaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 3x24 jam sejak penetapan perolehan suara oleh KPU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri ingatkan masyarakat agar tak menggelar aksi unjuk rasa saat sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi ( MK), Selasa (18/6/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan, masyarakat yang ingin berdemo dialihkan ke depan Patung Kuda.

"Kemarin sudah disampaikan Polda Metro Jaya, area MK itu tidak diberikan rekomendasi untuk masyarakat menggelar aksi demo karena aksi demo sudah dialihkan, sudah difasilitasi tempatnya yaitu di sekitar Patung Kuda," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Melihat Berkotak-kotak Barang Bukti yang Dibawa Tim Prabowo-Sandi ke MK...

Menurutnya, keputusan tersebut sudah dianalisis secara komprehensif oleh pihak Polda Metro Jaya.

Dedi mengungkapkan, keputusan tersebut diambil agar kinerja MK dalam menyidangkan gugatan sengketa pemilu tak terganggu.

"Kalau misalnya gedung MK dijadikan area untuk masyarakat melakukan demo, bisa mengganggu kinerja MK. Waktu masa persidangan MK sangat terbatas, cuma 14 hari. Artinya kinerja MK tidak boleh terganggu," ujarnya.

Baca juga: Wiranto: Jika Ada Unjuk Rasa di MK, Itu Bukan Pendukung Prabowo

Sebagai informasi, MK akan kembali menyelenggarakan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 pada Selasa besok.

Terkait jumlah personel yang dikerahkan, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebelumnya menyebutkan terdapat 17.000 personel Polri yang dikerahkan untuk mengamankan sidang.

"Tentu Polri dan TNI selalu menyiapkan worst skenario sehingga pasukan yang ada dari Polri lebih kurang 17.000 termasuk (pasukan) yang dari daerah-daerah tidak dipulangkan," kata Tito di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Sementara itu, TNI menerjunkan 16.000 personel untuk mengamankan sidang PHPU tersebut dan mengawasi pergerakan massa yang kemungkinan mengawal proses sidang tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X