Wiranto: Jika Ada Unjuk Rasa di MK, Itu Bukan Pendukung Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan situasi keamanan menjelang sidang kedua sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) masih kondusif.

Ia mengatakan, kedua capres telah menginstruksikan para pendukungnya agar tak menggelar demonstrasi selama sidang di MK berlangsung. Bahkan, Wiranto mengatakan, Prabowo sampai memohon para pendukungnya untuk tak berdemonstrasi.

Karena itu, ia meyakini pihak yang berdemonstrasi bukanlah pendukung Jokowi dan Prabowo. Ia menilai mereka yang nantinya tetap berdemonstrasi ialah pihak yang sengaja memancing konflik.

Baca juga: Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

"Ini kan kita apresiasi dan hormati itu dan mohon ditaati oleh para pendukungnya. Kalau ada gerakan fisik yang melakukan aktivitas di MK berarti bukan anak buah atau pendukungnya Prabowo-Sandi," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/6/2019).

"Lalu siapa? Yang berkompetisi kan cuma dua pihak. Kalau ada pihak lain yang aksi itu darimana? pasti Pak Jokowi-Ma'ruf Amin enggak melakukan apa-apa dan Pak Prabowo juga," lanjut dia.

Ia menambahkan masyarakat menginginkan suasana yang aman dan damai pascapemilu sehingga tak perlu lagi ada unjuk rasa selama sidang MK berlangsung.

Apalagi, lanjut Wiranto, kedua capres telah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya sengketa Pilpres 2019 kepada MK. Ia pun meminta semua pihak menerima apapun putusan MK nantinya terkait sengketa Pilpres.

Baca juga: Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

"Di negeri ini kan sudah banyak masyarakat yang mendambakan suasana damai, tenang, sehingga bisa melanjutkan pembangunan di negeri ini dan Masyarakat bisa melanjutkan aktivitasnya dengan baik," ujar mantan Panglima ABRI itu.

"Tokoh yang berkompetisi sudah sepakat untuk tidak melakukan aksi massa yang meresahkan masyarakat. Kami mohon kepada masyarakat untuk menghormati itu. Dan tidak melakukan kegiatan yang nyata-nyata mengganggu keamanan nasional," tutur dia.