Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pengusutan Rusuh 22 Mei, Ketua DPR Minta Jangan Berburuk Sangka

Kompas.com - 17/06/2019, 12:29 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, sebaiknya semua pihak memercayakan pengusutan kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019 kepada Polri.

Menurut Bambang. Polri sudah mengungkap sebagian besar fakta terkait kerusuhan 22 Mei 2019.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak tidak berburuk sangka kepada Polri.

"Mengenai temuan-temuan maupun apa yang terjadi di seputar peristiwa 22 Mei itu. Jadi kita tunggu dulu hasilnya. Jangan berburuk sangka dulu. Saya yakin kepolisan bekerja profesional," kata Bambang saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Bambang yakin, Polri akan segera mengumumkan fakta yang ada termasuk penanganan terkait pelaku kerusuhan 22 Mei 2019.

Baca juga: Menanti Penjelasan Polri soal Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019...

"Tinggal bagaimana penyelesaiannya. Apa yang melatarbelakangi itu dan siapa dalangnya. Ini yang harus segera diungkapkan oleh kepolisian," ujar dia.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, Polri juga harus mendalami peluru tajam yang mengenai korban dalam kerusuhan tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan keterangan yang jelas.

"Ini perlu penjelasan lebih lanjut agar publik bisa mendapat keterangan yang lugas, jelas dan tuntas," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemerintah seharusnya membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

Menurut dia, dengan adanya TGPF, informasi tak hanya versi pemerintah sehingga rawan bias.

Baca juga: Mahfud MD: Tindakan Kepolisian Tangani Kasus Kerusuhan 22 Mei Sudah Benar

"Jangan menjadi satu versi. Tentu kalau versinya versi pemerintah sangat bias harusnya dibentuk satu TGPF yang tadi saya katakan, terdiri dari semua unsur kemudian menyelidiki," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Fadli mengatakan, pemerintah seharusnya membentuk TGPF independen untuk mengusut kerusuhan 22 Mei sebelum mengungkapkan kepada publik siapa dalang kerusuhan.

Dengan adanya TGPF independen, menurut Fadli, hasil temuan tim tersebut dapat dipelajari siapa yang menjadi dalang dan penyebab timbulnya korban jiwa dari kerusuhan tersebut.

"Sehingga ada independensi dari tim ini untuk membongkar apa yang sesungguhnya terjadi dan kenapa sampai timbul korban jiwa, kemudian mungkin bisa dipelajari tentang siapa yang melakukan dan seterusnya," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com