KILAS

Kemhan Raih Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan dari Ombudsman

Kompas.com - 13/06/2019, 10:25 WIB
Kementerian Pertahanan (Kemhan) diwakili Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan 2018 dari Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI, di Kantor Kemhan, Jakarta (25/5/2019). Dok. Humas Kementerian Pertahanan RIKementerian Pertahanan (Kemhan) diwakili Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan 2018 dari Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI, di Kantor Kemhan, Jakarta (25/5/2019).

KOMPAS.com
 - Kementerian Pertahanan ( Kemhan) meraih Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan 2018 dari Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI.
 
Hal itu diperoleh Kemhan karena Ombudsman menilai standar pelayanan kementerian tersebut sudah mencapai 100 persen atau masuk zona hijau.
 
Tak hanya itu, Kemhan termasuk salah satu dari 5 kementerian yang masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.
 
“Saya bersyukur, mudah – mudahan kami bisa mempertahankannya lagi meskipun akan lebih berat," tutur Menteri Pertahanan ( Menhan) Ryamizard Ryacudu.
 
Meskipun begitu, lanjut Menhan, dengan profesionalisme dan disiplin sesuai aturan yang berlaku dari level bawahan sampai pimpinan, mempertahankan capaian tersebut bukanlah sesuatu yang sulit terjadi.
 
 
Menhan sendiri mengatakan hal tersebut ketika menerima tim Ombudsman Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Ninik Rahayu, bersama Adrianus Eliasta Meliala, Kamis (23/5/2019) di Kantor Kemhan, Jakarta.
 
Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (12/6/2019) dijelaskan, kunjungan tim Ombudsman kali ini dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dan hubungan kerja sama yang lebih dekat dengan Kemhan.
 
Hal ini karena terkait dengan peningkatan mutu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kemhan, terutama pelayanan publik di bidang pertahanan.
 
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Tim Ombudsman Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ninik Rahayu bersama Adrianus Eliasta Meliala, Kamis (23/5/2019) di Kantor Kemhan, Jakarta.Dok. Humas Kementerian Pertahanan RI Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Tim Ombudsman Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ninik Rahayu bersama Adrianus Eliasta Meliala, Kamis (23/5/2019) di Kantor Kemhan, Jakarta.
"Kami ingin menyampaikan tugas pokok dan fungsi Ombudsman sebagai lembaga yang diberi tugas pengawasan pelayanan publik. Lebih mendekat lagi bagaimana pelayanan publik di sektor pertahanan dan keamanan. Karena bagaimanapun ini bagian tupoksi, yang ingin bersama-sama kami lakukan," jelas Adrianus.
 
 
Lebih lanjut Ninik Rahayu, anggota Ombudsman RI yang membidangi pertahanan dan keamanan ini menyampaikan, hubungan kerja sama antara Ombusman dan Kemhan selama ini sudah sangat baik. 
 
Hal itu ditandai dengan tercapainya standar pelayanan Kemhan yang sudah mencapai 100 persen atau masuk zona hijau.
 
Namun menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilihat dan menjadi perhatian untuk diperbaiki bersama, karena bagaimanapaun ada yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. 
 
“Salah satu yang kami konsen diantaranya unit pengaduan di masing masing matra. Apakah itu sudah terfasilitasi? Karena tidak hanya berhenti di standart pelayanan, tetapi bagaimana standart pelayanan dilaksanakan”, jelasnya.
 
Sebagai informasi, dalam menerima tim Ombudsman RI, Menhan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji, Inspektur Jenderal Kemhan Laksdya TNI Didit Herdiawan dan beberapa Eselon II di lingkungan Kemhan. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X