Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kominfo Laporkan 30 Hoaks dan Disinformasi Sepanjang 22-24 Mei 2019

Kompas.com - 27/05/2019, 10:53 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan rangkuman atas sejumlah informasi bohong, hoaks, dan disinformasi yang tersebar selama kerusuhan 22 Mei 2019 hingga 24 Mei 2019.

Dari laporan Kominfo tersebut, terdapat 30 informasi yang 17 di antaranya terklarifikasi sebagai hoaks. Sedangkan, 13 lainnya dikategorikan sebagai disinformasi.

Beberapa hoaks yang paling banyak menyita perhatian publik di antaranya adalah pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan dalam senyap.

Ada juga mengenai penyerangan masjid dan penggunaan peluru tajam oleh kepolisian, juga kabar adanya anggota polisi China di barisan pengaman demo kemarin.

Baca juga: Hoaks, Ada Warga Garut Tewas dalam Aksi 22 Mei di Jakarta

Semua informasi tersebut sempat diterima masyarakat melalui berbagai saluran media sosial. Namun, pada akhirnya satu per satu mendapatkan klarifikasi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Misalnya kepolisian melalui Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal  yang membantah adanya penyerangan terhadap rumah ibadah dan menyebut pihaknya sama sekali tidak menggunakan peluru tajam selama mengamankan aksi 22 Mei.

Selanjutnya, Komisioner KPU Ilham Saputra juga menjelaskan alasan mengapa pengumuman dilakukan pada dini hari. Hal itu dilakukan karena semua proses penghitungan baik di tingkat provinsi maupun di luar negeri telah rampung.

Adapun anggota Brimob yang disebut sebagai anggota polisi dari China ternyata merupakan WNI dan berasal dari  Sulawesi Utara. Ia memang memiliki mata yang sipit dan kulit putih menyerupai orang dari etnis China.

Baca juga: 6 Hoaks dan Cek Fakta Kerusuhan 22 Mei 2019, Brimob China hingga Ambulans Gerindra

Laporan disinformasi KominfoKominfo Laporan disinformasi Kominfo

Sementara itu, beberapa disinformasi ini juga sempat membuat bingung masyarakat sebagai pihak yang menerimanya.

Misalnya, informasi tentang Polri yang lepas tangan atas banyaknya korban tewas akibat peluru tajam atau massa dari berbagai daerah berbondong-bondong datangi Jakarta.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut kepolisian tidak menggunakan peluru tajam apalagi hingga menyebabkan enam massa tewas.

Ia meminta masyarakat tidak langsung menuduh aparat atas kejadian ini. Namun, informasi ini diplintir sehingga muncul makna yang berbeda.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Demonstran Ditembaki Peluru Tajam, Ini Penjelasan Polri

Terakhir, tentang beberapa foto yang menunjukkan sejumlah massa bergerak di jalanan. foto itu diambil saat kampanye akbar salah satu paslon di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam gambar, terlihat banyak massa yang membawa bendera partai politik.

Selain hoaks dan disinformasi tersebut, masih terdapat sejumlah informasi tidak benar lainnya yang berhasil dikonfirmasi berbagai media massa dan dirangkum menjadi satu oleh Kominfo.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Penjelasan Brimob soal Anggotanya yang Disebut dari China

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com