Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Kami Hargai Paslon 02 Bawa Masalah Ini ke MK

Kompas.com - 24/05/2019, 09:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama para tokoh agama dan masyarakat mengadakan pertemuan membahas situasi keamanan dan politik nasional pasca-rekapitulasi hasil Pemilu 2019.

Hasilnya, mereka optimistis situasi politik dan keamanan akan semakin kondusif karena pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah sepakat membawa penolakan mereka terhadap hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dalam pembahasan ini ada yang sangat penting. Kami sangat meghargai dua paslon semua bertekad menyelesaikan soal kita sesuai konstiusi dan undang-undang yang berlaku. Jadi kami hargai paslon 02 yang bawa masalah ini ke MK. Karena ini jalan yang sesuai undang-undang," ujar Kalla seusai pertemuan di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Kamis (23/5/2019) malam.

Baca juga: Ketika 2 Anggota Tim Gubernur DKI Jadi Pengacara Prabowo di MK...

Oleh karena itu, ia meminta MK menjalankan persidangan secara profesional, transparan, dan independen saat menangani sengketa Pilpres 2019 yang dilayangkan pasangan Prabowo-Sandi.

Ia pun meminta masyarakat tetap tenang dalam menyikapi kerusuhan yang terjadi di Jakarta.

Masyarakat diingatkan untuk tak terpancing dan ikut melakukan aksi kerusuhan di jalan.

Ia meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya penanganan kerusuhan kepada Polri dan TNI. Polri dan TNI juga harus bekerja sesuai prosedur hukum.

"Sesuai laporan kepolisian, kita pisahkan antara pengunjuk rasa yang damai dan perusuh. Karena itu unjuk unjuk rasa yang damai sesuai aturan. Juga ada aturan untuk polisi yang dibantu TNI untuk bertindak tegas," ujar Wapres.

Baca juga: Siang Ini, BPN Prabowo-Sandiaga Ajukan Gugatan Sengketa Pilpres ke MK

"Pengalaman kami, perusuh punya efek negatif. Tentunya bagi pengunjuk rasa, kami harapkan juga menunggu hasil MK. Kita sudah dengar semua itu dan harapkan hasil yang baik. Proses lanjutnya tunggu proses hukum dan proses lainnya. Itu hal pokok," lanjut dia.

Kalla mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat di rumah dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan Jakarta yang dilanda kerusuhan seusai rekapitulasi hasil Pemilu 2019. Pertemuan berlangsung pukul 20.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut hadir beberapa tokoh masyarakat dan agama, seperti Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Hamdan Zoelva.

Hadir pula wakil presiden keenam Try Sutrisno, Ketua PBNU Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com