Kapolri hingga Jaksa Agung Jadi Pengarah Tim Hukum yang Dibentuk Wiranto

Kompas.com - 11/05/2019, 06:34 WIB
Menko Polhukam Wiranto usai memimpin rapat tim asistensi hukum Kemenko Polhukam, Kamis (9/5/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinMenko Polhukam Wiranto usai memimpin rapat tim asistensi hukum Kemenko Polhukam, Kamis (9/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam.

SK Kemenko Polhukam Nomor 38 Tahun 2019 itu diterbitkan dan ditandatangani oleh Wiranto pada Rabu (8/5/2019).

Dalam SK tersebut diketahui struktur Tim Asistensi Hukum.

Selain diisi oleh para pakar hukum yang independen, tim ini juga diisi oleh pengarah yang terdiri dari Wiranto sendiri hingga Kapolri Tito Karnavian dan Jaksa Agung M Prasetyo.

Baca juga: Pembentukan Tim Hukum Nasional, Bentuk Kepanikan atau Kehati-hatian?

Dalam SK tersebut juga diatur bahwa tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam meliputi tiga hal.

Pertama, melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca-pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tugas kedua, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kajian hukum sebagaimana hasil kajian dan asistensi hukum sesuai kewenangan.

Ketiga, menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah.

Baca juga: Tim Hukum Bentukan Wiranto Mulai Bekerja, Pemerintah Makin Mantap Tindak Perilaku Inkonstitusional

 

SK tersebut mengatur bahwa waktu kerja tim ini sampai dengan 30 Oktober 2019.

Berikut struktur dan daftar anggota Tim Asistensi Hukum berdasarkan SK yang diterbitkan Wiranto:

  • Ketua Pengarah: Menko Polhukam Wiranto
  • Pengarah bidang Politik dan Pemerintahan Umum: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
  • Pengarah bidang Kajian Hukum: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly
  • Pengarah bidang Penindakan Hukum:
    1. Kepala Polri Tito Karnavian
    2. Jaksa Agung M Prasetyo
  • Pengarah bidang Informatika: Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara
  • Koordinator: Inspektur Jenderal Kemenkumham
  • Wakil Koordinator I: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung
  • Wakil Koordinator II: Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
  • Sekretaris I: Adi Warman, Tenaga Ahli Menko Polhukam
  • Sekretaris II: Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam
  • Anggota:
    1. Prof Muladi, Praktisi Hukum
    2. Prof Romli Atmasasmita, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
    3. Prof Muhammad Mahfud MD, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
    4. Prof Dr Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana
    5. Prof I Gede Panca Astawa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
    6. Prof Faisal Santiago, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur
    7. Prof Dr Ade Saptomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
    8. Prof Dr Bintan R Saragih, Ahli Ilmu Negara UI dan UPH
    9. Prof Dr Farida Patittinggi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
    10. Dr Harsanto Nursadi, Ahli Administrasi Negara/Hukum Tata Negara
    11. Dr Teuku Saiful Bahri, Lektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
    12. Dr Teguh Samudera, Praktisi Hukum
    13. Dr Dhoni Martim, Praktisi/Akademisi
    14. Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
    15. Deputi II Badan Intelijen Negara
    16. Deputi bidang Koordinasi Politik dalam Negeri Kemenko Polhukam
    17. Deputi bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam
    18.Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
    19. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo
    20. Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI
    21. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
    22. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
    23. Indra Fahrizal, Staf Khusus Menko Polhukam bidang Ekonomi dan Moneter
    24. Asistensi Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam
    24. Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.