Langkah Kebut Jokowi Pindahkan Ibu Kota...

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menunjukkan keseriusannya memindahkan ibu kota negara.

Dalam beberapa hari terakhir, Presiden mengebut hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini. Berikut rangkuman Kompas.com:

Ratas di Istana

Langkah ngebut Jokowi dimulai dari menggelar rapat terbatas (ratas) terkait pemindahan ibu kota di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (29/4/2019).

Dalam rapat itu, Jokowi meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro untuk memaparkan hasil kajian lembaganya terkait pemindahan ibu kota.

Baca juga: Jalan-Jalan via Google Street View di Bukit Soeharto, Calon Ibu Kota Negara

Dalam rapat itu Bappenas memaparkan tiga alternatif.

Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga sehingga, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar jakarta, tetapi masih dalam raidus sekitar 50-70 km dari Jakarta. Alternatif ketiga adalah memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan timur Indonesia.

Baca juga: Ibu Kota Akan Dipindah, Wapres Minta Otonomi Daerah Diperkuat

Hasilnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk memilih alternatif ketiga. Presiden ingin agar letak ibu kota baru berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang seusai rapat.

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nanti pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

Baca juga: Lewat Udara, Presiden Direncanakan Tinjau Langsung Lokasi Ibu Kota Baru di Kalteng

Dalam rapat itu juga sudah tergambar bahwa pemindahan Ibu Kota akan menelan dana sekitar Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun. Namun, pemerintah akan melibatkan BUMN dan swasta serta menjamin bahwa pemindahan ibu kota ini tak akan membebani APBN.

Undang gubernur

Seminggu setelah ratas, atau tepatnya pada Senin (6/5/2019), empat gubenur diundang ke istana.

Gubernur yang diundang adalah yang daerahnya dianggap potensial sebagai ibu kota baru, yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Sulawesi Barat.

Baca juga: Diundang ke Istana, 4 Kepala Daerah Ini Jualan agar Daerahnya Dipilih Jadi Ibu Kota Baru

KOMPAS.com/Ihsanuddin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar pertemuan membahas pemindahan Ibu Kota Negara, Senin (6/5/2019). Pertemuan terkait pemindahan Ibu Kota Negara berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan mengundang sejumlah kepala daerah yang beberapa kota di wilayahnya masuk dalam pertimbangan menjadi ibu kota negara baru. Kepala daerah yang hadir yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Sulawesi Barat.

Hanya Gubernur Kalimantan Timur yang tak hadir karena berhalangan dan diwakili oleh Bappeda setempat.

Pertemuan di Istana itu dipimpin oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.