Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Kebut Jokowi Pindahkan Ibu Kota...

Kompas.com - 08/05/2019, 07:05 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Keempat daerah yang diundang sama-sama meyakinkan pemerintah pusat untuk memilih daerah mereka sebagai ibu kota baru.

"Kalau di Sulbar lokasinya sudah ada, tidak merusak yang lain. Kami dorong untuk bagaimana kota ini dibangun dengan cepat dan mudah. Di sana ya tinggal beli peralatan saja," kata Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.

Baca juga: Kalteng Siapkan Lebih dari 300.000 Hektare untuk Lokasi Ibu Kota Baru

Gubernur Kalimantan Selatan Shabirin Noor tak mau kalah. Di depan Menteri Bambang, ia menyebut bahwa Kalimantan tak hanya unggul dari segi geografis, tapi juga sumber daya manusianya.

Ia menyebut Kalimantan Selatan memiliki penduduk yang ramah sehingga cocok untuk ibu kota baru.

"Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang luar biasa baik dari sejarah maupun potensi alam dan potensi manusianya. Manusia dalam pengertian masyarakatnya sangat terbuka dan menerima siapa saja yang datang ke Kalimantan Selatan," kata dia.

Baca juga: Wapres Prediksi Perlu 400.000 Rumah untuk ASN di Ibu Kota Baru

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengemukakan, akan menjamin ketersediaan yang dibutuhkan pemerintah pusat jika ibu kota benar-benar ada di wilayahnya. Ia menyebut ada tiga daerah di Kalimantan Tengah yang bisa menjadi lokasi ibu kota baru.

"Kalau Presiden berkenan, ada di tiga tempat. Di Palangkaraya, Kabupaten Mantingan, dan Gunung Mas. Kesiapan lahan itu sampai kiamat akan terus ada. Mau dibangun apa pun juga," katanya.

Lobi pimpinan lembaga negara

Pada Senin sorenya, Presiden Jokowi menggelar buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara. Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung soal rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke luar Jawa.

"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kita serius dalam hal ini," kata Jokowi.

Baca juga: Provinsi-provinsi Ini Siap Sediakan Lahan untuk Pemindahan Ibu Kota

Jokowi mengatakan, sejak tiga tahun lalu pemindahan ibu kota ini telah dibahas di internal pemerintah. Lalu pada 1,5 tahun lalu ia telah meminta Bappenas untuk melakukan kajian dari berbagai sisi, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Hasil kajian itu, Jakarta ataupun Pulau Jawa dinilai sudah tidak ideal karena masalah kepadatan penduduk hingga wilayah geografis yang rentan bencana.

Presiden lalu menyampaikan sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk ibu kota baru. Namun, Jokowi tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud.

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar," kata Jokowi.

Baca juga: Lobi-lobi Pemindahan Ibu Kota di Forum Buka Puasa...

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Total kebutuhan lahan ibu kota berdasarkan hasil kajian Bappenas sebesar 30.000-40.000 hektar dengan biaya mulai Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com