Pemindahan Ibu Kota Dinilai Upaya Indonesia Sentris

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Eni Jaweng, menuturkan, rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan langkah guna mendukung pembangunan Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris.

"Dalam suatu konteks yang lebih besar dan fundamental, ini (pemindahan ibu kota) adalah bagian dari upaya mendorong Indonesia sentris. Sebab, selama ini pembangunan masih Jawa sentris dan Jakarta sentris," ujar Robert dalam diskusi bertajuk "Pindah Ibu Kota nih?" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Robert menjelaskan, rencana pemindahan ibu kota selaras dengan tujuan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Baca juga: KSP: Rencana Pemindahan Ibu Kota Datang dari Aspirasi Banyak Pihak

Artinya, pembangunan di Pulau Jawa dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, akan dilakukan serupa di ibu kota yang baru.

Maka dari itu, lanjutnya, pembangunan tidak hanya berpusat di Jakarta atau Pulau Jawa saja, tetapi juga menyebar rata ke daerah-daerah lainnya.

"Penyebaran pusat-pusat baru pemerintahan dan ekonomi di tempat lain alhasil berjalan. Ini menjadi langkah penting karena selama 20 tahun berotonomi, pemerataan belum terlihat, apalagi konsentrasi penduduk kita hampir 50 persen di Pulau Jawa," ujar dia.

Baca juga: 5 Fakta Seputar Rencana Pemindahan Ibu Kota

Di sisi lain, Robert mengingatkan kepada pemerintah untuk memiliki mekanisme tepat dalam kepemilikan lahan tanah yang akan dijadikan sebagai lokasi ibu kota baru.

Sebab, status hukum kepemilikan lahan menjadi faktor penting agar pembangunan ibu kota baru tak terbengkalai.

"Lahan harus sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Banyak proyek infrastruktur pemerintah yang terbengkalai karena pembebasan lahan. Maka dari itu, pemerintah perlu skema yang kuat untuk menghadapi risiko yang akan ada," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).