Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Infrastruktur di Kaltim Mendukung Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 07/05/2019, 16:33 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

KUTAI KERTANEGARA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo menilai, kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur mendukung pemindahan Ibu Kota Negara RI yang saat ini berada di Jakarta meski masih perlu kajian dari aspek lainnya.

Presiden Jokowi menyebutkan di Kaltim sudah ada infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol.

"Artinya, itu akan menghemat banyak biaya," kata Jokowi ketika meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (7/5/2019), seperti dikutip Antara.

Namun, kata Presiden, kajian tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga sosiologisnya dan sosiopolitiknya yang perlu dipertajam.

"Selain itu, urusan lingkungan, pemenuhan kebutuhan air seperti apa, juga dari sisi kebencanaan seperti apa, entah banjir, gempa bumi atau lainnya," katanya.

Baca juga: Jokowi Sebut 3 Daerah Sudah Siapkan Lahan untuk Ibu Kota Baru

Kawasan Bukit Soeharto merupakan salah satu lokasi yang diusulkan sebagai lokasi pemindahan Ibu Kota.

Kepala Negara menyebutkan isu besar pemindahan Ibu Kota sudah dimulai sejak era Bung Karno yang merupakan presiden pertama RI.

"Presiden berikutnya juga ada misi untuk memindahkan Ibu Kota RI," katanya.

Sebagai negara besar, kata Presiden, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa.

"Ya, ini menatap ke depan ke arah negara maju," katanya.

Baca juga: Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Bebani APBN

Ia menyebutkan, ada beberapa lokasi yang sudah sekitar 1,5 tahun ini distudi. Salah satunya adalah di Kalimantan Timur.

Semua fasilitas yang ada di daerah itu, menurut Presiden, sangat mendukung pemindahan Ibu Kota, antara lain, berada di tengah lintasan Tol Samarinda-Balikpapan.

Kota lainnya, di Balikpapan ada bandaranya, kemudian di Samarinda juga ada bandaranya sehingga tidak perlu membuat lagi.

Menurut Presiden, semua masih dikalkulasi atau dihitung.

Baca juga: Singgung Pemindahan Ibu Kota di Depan Pimpinan Lembaga Negara, Jokowi Ingin Lobi DPR

"Saya bicara apa adanya bahwa fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama airport, jalan tol sudah ada, tahun ini tol sudah jadi," katanya.

Setelah melihat kondisi di lapangan, kata Presiden, akan ada tim ke lapangan lagi untuk kajian lebih mendalam atau detail lagi.

"Ini harus sangat terencana dan matang sehingga saat memutuskan betul-betul benar," katanya.

Ia menyebutkan jika kajian sudah final pemerintah akan menyampaikan kepada masyarakat.

"Kalau sudah ada kajian semua, termasuk sisi anggaran sesuai dengan kemarin yang disampaikan oleh Menkeu agar tidak membebani APBN, akan disampaikan," katanya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com